DetikNews
Rabu 29 Juni 2016, 11:38 WIB

Wawancara

Plt Kepala BPOM: Kasus Vaksin Palsu, Banyak Orang Jahat di Luar Sana

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Plt Kepala BPOM: Kasus Vaksin Palsu, Banyak Orang Jahat di Luar Sana Plt Kepala BPOM Bahdar Johan Hamid (Foto: Edward F Kusuma/detikcom)
Jakarta - Kasus vaksin palsu memang sangat meresahkan masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kecolongan karena vaksin ini sudah beredar sejak 13 tahun lalu.

Pelaksana tugas Kepala BPOM Bahdar Johan Hamid mengatakan sudah melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran vaksin. Pihaknya juga sudah meminta seluruh balai besar POM agar melakukan pemeriksaan kemungkinan adanya vaksin palsu.

"Lalu kenapa masih ada BPOM lalai? Iya, saya harus akui sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan, harusnya tidak ada lagi (vaksin palsu) di Indonesia tetapi banyak sekali orang jahat di luar sana. Banyak sekali tantangan kehidupan, itu yang memungkinkan adanya orang jahat yang masuk ke dalam (produksi dan peredaran) vaksin palsu ini ," jelas Bahdar.

"Sekali lagi saya menyampaikan buka (kasusnya), dalam pembelaan diri bahwa kami juga telah melakukan (upaya pemberantasan). Kalau teman-teman mengatakan saya bersalah, saya yang paling bertanggung jawab sebagai Kepala BPOM," imbuhnya.

BPOM juga meminta diberikan hak yang lebih besar untuk melakukan pengawasan. Bukan hanya soal penyitaan tetapi juga penangkapan dan penahanan.

"Berikan BPOM hak yang lebih besar untuk melakukan pengawasan seperti saat ini itu solusi permanen. Kalau solusi sementara kita stop kayak banci aja kalau mau buat RUU kami boleh berikan hak seperti KPK, kita tangkapi orangnya," kata Bahdar kepada detikcom di kantornya, Jalan Percetakan Negara, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Berikut wawancara detikcom dengan Bahdar Johan Hamid:

Mengenai vaksin palsu, bisa diceritakan awal mula temuannya?

Kita sebenarnya ketemu 2008. Temuan waktu itu ada ATS (Anti Tetanus Serum-red) palsu. Tetapi waktu itu karena sedikit (jumlahnya), ditindaklanjuti, dan kasus ditutup. Di 2013 kami mendapat laporan DSK (Daftar Serah Kolektif-red), ditemukan peredaran vaksin palsu dan diketahui vaksin palsu melalui sarana (kesehatan) yang tidak berwenang. Bukan pedagang besar farmasi dan ini sudah kita masukkan ke dalam jalur hukum.

Pada waktu dilakukan penangkapan, sarana (kesehatan) yang tidak berwenang itu ada dua, yang satu melarikan diri sedangkan yang lainnya orangnya tertangkap tetapi produk palsunya waktu kita geledah tidak ketemu, dan sebenarnya vaksin dia itu palsu.

Kalau di pengadilan, kalau (vaksin palsu) nggak ketemu nggak bisa, maka waktu kami bawa ke pengadilan dia hanya dikenakan hukuman (denda) satu juta rupiah karena dianggap cuma melakukan penyerahan produk farmasi tanpa kewenangan. Kalau di UU no 36 pasal 198 kalau di UU hukumannya cuma Rp 100 juta. Sedangkan dia dikenakan Rp 1 juta. Ya mungkin itu keputusan hakim.

Sedangkan yang kedua, Kementerian Kesehatan menemukan peredaran melalui jalur tidak resmi. Jadi pada 2013 itu kami sudah melakukan peringatan. Ada yang bilang BPOM diam aja, BPOM 'tidur di bawah selimut', ya oke kami mengaku salah. Mesti disampaikan di sini, kami sudah melakukan pernyataan ini sejak 2013. Pada tahun 2014 kami kembali lagi melakukan pemberhentian sarana kesehatan itu, karena menyalurkan vaksinya kepada tempat tidak tepat, langsung kami stop.

(Sarana kesehatan) kita cabut izin, kita stop izin operasinya. Kita sebut PSK, pemberhentian sementara kegiatan itu 2014. Di 2015 kami menemukan peredaran vaksin tidak berwenang, kami sudah mengadukan ini dan sekarang sudah proses hukum, ada P21, P19 kalau tidak salah sekarang sudah P19, data-data masih kurang. Ini mau kami sampaikan bahwa dari 2008, 2013, 2014, 2015 kami sudah melakukan tindakan sesuai kewenangan kami.

Kasus peredaran vaksin palsu terjadi sejak tahun 2003, bagaimana sebenarnya bentuk pengawasannya?

Pengawasan vaksin selama ini berlapis , jadi produk harus punya izin. Kedua, distributor harus kita kontrol secara berkala apakah menerapkan cara pengawasan yang baik. Sesudah itu kita lihat apakah distributor mempunyai cold storage atau pendingin, itu waktu vaksin keluar sampai rumah sakit jangan sampai jadi air, karena itu sangat sensitif .

Vaksin itu mesti di simpan dalam suhu 6 derajat celcius, pengadaan harus gunakan resep, nggak boleh dia dibeli 'ini anak sakit beli vaksin dan suntik sendiri', nggak bisa, itu bukan pengawasan yang dilakukan

Kenapa ini terjadi, nah ini tadi saya katakan ada pelaku ini sampai sekarang diduga melakukan karena uang. Tetapi mungkin juga karena kriminal, mungkin ada teroris, tetapi dari Bareskrim sampai sekarang karena uang.

Diduga ada 2 jalur, ada pelaku karena keuangan alasannya. Ada supply dan demand, ada rumah sakit pemerintah di luar progam pemerintah yang pengadaan di luar sendiri, ada distributor freelance harga Rp 800 ribu dijual Rp 400 ribu, mungkin imannya lemah, mau nyari duit Lebaran mumpung murah dia beli. Kenapa terjadi, ini yang terjadi, jadi masuklah vaksin palsu ini ke dalam sarana kesehatan.

Mengapa vaksin palsu bisa sampai beredar?

Lalu kenapa masih ada BPOM lalai? Iya, saya harus akui sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan, harusnya tidak ada lagi (vaksin palsu) di Indonesia tetapi banyak sekali orang jahat di luar sana. Banyak sekali tantangan kehidupan, itu yang memungkinkan adanya orang jahat yang masuk ke dalam (produksi dan peredaran) vaksin palsu ini .

Sekali lagi saya menyampaikan buka (kasusnya), dalam pembelaan diri bahwa kami juga telah melakukan (upaya pemberantasan). Kalau teman-teman mengatakan saya bersalah, saya yang paling bertanggung jawab sebagai Kepala BPOM

Apa langkah-langkah BPOM untuk mengawasi peredaran vaksin palsu selama ini? Apa saja temuannya?

Sejak tanggal 23 Juni 2016 kami telah melakukan beberapa tindakan mengantisipasi vaksin palsu ini. Pada malam itu kami sudah rapat dan memerintahkan kepada seluruh sarana balai besar dan Balai POM Indonesia melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kemungkinan penyebaran vaksin palsu di masing-masing daerah.

Bila ditemukan vaksin palsu yang berasal dari sumber tidak resmi ataupun diduga palsu, diimbau untuk melakukan pengamanan. Kami sudah memerintahkan kepada sarana distribusi untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendistribusian dan sumber produk yang disalurkannya serta memastikan sarana pemesan adalah sarana resmi, memiliki kewenangan dan masih aktif melakukan pelayanan.

Hasil tindak lanjut kami telah diamankan 28 Sarana Pelayanan Kesehatan (saryankes) dari 9 cakupan pengawasan Balai POM. Saat ini sampel itu masuk dalam proses verifikasi dan pengujian untuk lihat keaslian produk.

Supply vaksin yang beredar saat ini dari mana saja?

Yang besar ada 3, kalau importir Sanofi melalui APL (Anugerah Pharmindo Lestari/APL merupakan distributor produk farmasi, peralatan kesehatan dan rumah sakit berskala nasional-red), ada juga importirnya PT Glaxo Smith Kline (GSK) itu APL juga sampai Januari kemarin, terus kalau dari Biofarma katanya IGM (Indofarma Global Medika, distributor Biofarma-red) sama Merapi (Merapi Utama Pharma, distributor Biofarma). Biofarma (produsen vaksin terbesar dalam negeri-red) terbesar dan satu-satunya (produsen) vaksin wajib.

Apakah nama rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu akan diumumkan?

Apakah akan diumumkan, kami harus koordinasi dengan Kemenkes karena untuk mengumumkan hal ini berkaitan sarana kesehatan sehingga penggumumannya harus koordinasi Kemenkes. Tetapi hari ini saya katakan ada rumah sakit umum, swasta, klinik dan rumah sakit bersalin yang menggunakan vaksin palsu.

Bagaimana solusi BPOM terkait masalah vaksin palsu ini?

Berikan BPOM hak yang lebih besar untuk melakukan pengawasan seperti saat ini, itu solusi permanen. Kalau solusi sementara, kita stop (peredarannya). Kalau mau buat RUU, berikan kami hak seperti KPK, kami tangkapi orangnya. Artinya BPOM melakukan pengawasan dalam scope luas yang melakukan penahanan penangkapan penyitaan dan segalanya. Kalau jangka pendek ya amankan distribusi, amankan segalanya jadi jalur resmi. Kalau jalur ilegal ya berikan kami hak.

Kalau misalnya kewenangan BPOM benar-benar ditingkatkan, apakah masih celah untuk peredaran vaksin palsu?

Insya Allah nggak (ada celah), kalau semua (aparat) polisi, Kemenkes, kami bersatu. Ini kan kurang kerja sama, kurang ya kurang.

Bisa dijelaskan sebenarnya, apa vaksin itu?

Bahwa kuman dilemahkan, dimasukkan ke tubuh sehingga keluar mekanisme antibodi, memancing antibodi keluar. Karena (antibodi) sudah keluar, dia (kuman/virus) akan kalah karena vaksin, di tubuh kita sudah ada (antibodi).

Vaksin wajib itu apa saja?

Itu ada sembilan, tetapi saya lupa apa saja itu.

Vaksin tambahan anak-anak yang penting apa saja?

Kalau bicara tambahan itu bisa penting bisa nggak. Seperti varicella, hepatitis itu nggak wajib. Sudah gitu ada juga tentang polio itu ada dalam negeri, mungkin dia mau (vaksin) pediacel membeli yang impor, kan sama saja.

Vaksin impor dengan yang diproduksi dalam negeri bedanya apa, apa beda dalam hal kualitas?

Bukan kualitas, itu selera, kalau kualitas itu dijamin BPOM.

Berapa jumlah anak-anak pengguna vaksin di Indonesia?

Saya tidak tahu, tetapi anak Indonesia yang lahir itu 2 juta per tahun, itu kata Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), ketua IDAI. Kemarin jadi kita asumsikan saja semua yang lahir itu berkisar 2-5 juta setiap tahun, ya itu dia konsumsinya.

Apakah angka itu sesuai dengan jumlah vaksin yang ada?

Kalau vaksin wajib, angka itu sudah cukup. Tetapi kalau di kita vaksin yang pilihan sudah cukup juga, tetapi karena yang pilihan pedagang bisa sediakan atau nggak karena belum tentu dibeli, kadang-kadang dia mau beli itu belum tentu ada. Kalau wajib nggak ada, dia (suplier) bisa ditangkap karena sudah menang tender.

Apa efeknya bila anak mendapatkan vaksin palsu?

Ada kemungkinan cara pembuatannya (vaksin) tidak benar, cara (penyimpanan) tidak benar sudah jadi air. Mungkin efeknya tidak ada, manfaatnya tidak ada, jadi cai (air) doang bahasa Sunda-nya.

Ada kekhawatiran pada masyarakat bahwa dampak anak yang mendapatkan vaksin palsu dampaknya bisa cacat dan lain-lain, benarkah?

Itu karena vaksin (palsu) tidak bekerja, jadi cacat. Seperti vaksin (palsu) polio, kalau tidak bekerja dia bisa cacat karena terkena polio, itu kakinya jadi kecil sehingga pincang, jadi bukan karena vaksinnya tetapi kuman polio dia jadi cacat.

Apakah perlu pendataan ulang terhadap anak-anak yang sudah terlanjur divaksin di tempat yang diduga menyediakan vaksin palsu?

Harus dan setelah itu diputuskan imunisasi ulang, itu hal sama dilakukan Menteri (Menteri Kesehatan Nila Moeloek), dia akan lakukan hal itu.
(edo/nwk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed