Ical: Masalah Politik, Tidak Bisa Hukum Jadi Panglima

Jakarta - Setahun lebih Aburizal Bakrie (Ical) berupaya memperjuangkan keabsahan pengurus DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali melalui jalur hukum. Namun pengesahan itu hingga kini tak kunjung dia dapat. Meski sebenarnya kubu Ical sudah mendapat kemenangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PTUN, Pengadilan Tinggi Jakarta, pemerintah tak juga mengesahkan kepengurusan Munas Bali.

Ical mengikuti saran pemerintah agar konflik dualisme kepemimpinan di Partai Golkar diselesaikan lewat mekanisme partai, bukan hukum. Ical dan seterunya, Agung Laksono, sepakat menggelar munaslub yang diagendakan pada sekitar akhir Maret atau awal April tahun ini. Menariknya baik Ical maupun Agung tak akan maju dalam bursa calon ketua umum.

Pekan lalu, kepada tim detikcom Ical akhirnya blak-blakan. Dia bicara soal kegagalannya memperjuangkan keabsahan pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali hingga alasan dia tak lagi mencalonkan diri dalam bursa ketum Golkar di munaslub yang akan datang.

Ical juga bercerita soal kritik yang sering dia dapat dan cara menghadapinya. Berikut ini petikan wawancara tim detikcom dengan Ical di ruang kerjanya lantai 46 Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 11 Februari 2016:
 
Anda membawa Golkar keluar dari KMP dan mendukung pemerintah?

KMP tetap. Sekarang begini, saat pemerintah ajukan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri, Golkar dukung tidak? Dukung kan. Waktu pemerintah katakan nggak jadi Budi Gunawan, jadinya Badrodin Haiti, kita dukung tidak? Dukung. Siapa yang membuat bahwa APBN-P 2015 jadi? Golkar. Artinya mendukung pemerintah kan, sama dengan sekarang. Bedanya, kalau kita bersama pemerintah, kita tidak di dalam pemerintah, kalau kita bersama pemerintah, mengatasi masalah, kita bisa dapatkan informasi lebih dulu. Kita bisa bilang, pemerintah kenapa begitu? Dulu kan pemerintah mengajukan Budi Gunawan, lolos DPR, tidak dilantik this should never happened. Golkar bisa berikan masukan sebelum keputusan itu diambil.
 
Maksudnya bersama pemerintah?

Bersama artinya kita diskusikan bersama. Kalau bergabung, itu dalam pemerintahan. Kalau bersama, boleh di dalam boleh di luar. Tapi saya dapat informasi duluan dong. Kenapa misalnya mau adakan kebijakan tax amnesty, kenapa mau perubahan UU Perbankan?  Sehingga kita dapat info lebih dulu.



Ketika memutuskan untuk bersama dengan pemerintah, bagaimana mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo?

Pak Prabowo bilang, dalam keadaan seperti sekarang, kita harus dukung pemerintah. Semua.
 
Keadaan sekarang bagaimana menurut Anda?

Ya. Sekarang keadaan susah kan. Kemiskinan bertambah. BPS (Badan Pusat Statistik) yang bilang. Pengangguran bertambah, ketimpangan bertambah. Jadi mereka bilang, kita harus dukung. Caranya bisa bersama, boleh di luar.