.webp)
"Siapa pun bisa terlibat membicarakan isu ini. Ini wacana publik, yang pertama angkat staf khusus presiden kan? Diungkap ke publik buat apa coba? Ada rencana kalau di-declare berarti ada harapan bergulir menjadi wacana publik. Kalau mau melaksanakan, kan dia punya kewenangan melaksanakan tanpa bilang-bilang. Tinggal dibilang hari ini saya lantik menteri baru, besok dipecat, kan selesai. Ini karena di-declare dulu. Artinya apa? Begitu ini jadi wacana publik siapa pun bisa terlibat," kata
Sekjen PKS Anis Matta.
Berikut ini wawancara wartawan dengan Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2011):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ancam mengancam itu tidak ada ya. Menurut saya isu reshuffle ini bukan isu PKS, tapi isu kita sebagai suatu bangsa dalam penyelenggaraan negara. Tentang sikap yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, sebenarnya tidak terkait dengan menteri-menteri PKS, tetapi tentang reshuffle-nya sendiri. Ide tentang reshuffle secara keseluruhan.
Kalau soal koalisi, koalisi kan tidak punya masalah. Kita sudah memperbarui kontrak semuanya, kalau begitu enggak ada masalah koalisi kan. Isu reshufle ini kan datang terutama setelah muncul hasil survei, terutamanya kinerja pemerintah di mata publik menurun. Jadi ini bukan isu PKS begitu lho, ini isu pemerintah. Dalam konteks itu, kita memberi komentar.
Ada kontrak khusus SBY-PKS, di mana menteri tidak mungkin direshuffle?
Kalau itu sih internal PKS, biarlah itu menjadi rahasia kami berdua dengan beliau. Tapi masalahnya bukan di situ, bukan gentle agreement. Bukan di situ terutama, ide dasarnya di reshuffle kabinet. Sekarang menurut saya, ide reshuffle itu untuk meningkatkan kinerja yang selama ini menurun. Itu mengandung arti bahwa orang per orang dari para menteri yang ada, seakan-akan mau mengatakan biang kerok dari menurunnya kinerja SBY, menurunnya kinerja dari pemerintahan itu adalah para menteri karena itu harus reshuffle. Ide itu yang kita tolak.
Menteri PKS dikurangi?
Sebenarnya kalau sistem kita masih sistem multipartai seorang presiden maju dalam koalisi itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu tafsir profesional itu bahwa profesional itu nilai universal yang harus berlaku baik dari partai atau non partai itu soal lain. Profesionalitas itu nilai universal, harus ada pada setiap orang, siapa pun yang ditunjuk mau partai atau non partai. Menurut saya persoalannya bukan di situ.
Tifatul membantah dipanggil ke Cikeas soal reshuffle tapi soal PKS dan Demokrat yang saling tegang?
Saya belum dapat pemberitahuan itu, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kita enggak ada mengancam keluar koalisi. Nggak ada. Yang kita sampaikan penilaian reshuffle secara umum. Yang saya sampaikan adalah ide tentang koalisinya secara umum. Nggak ada urusannya dengan PKS karena bagi kita di PKS sepanjang tidak ada pembicaraan resmi ya kita nggak anggap ada pembicaraan.
Ada dua menteri yang terindikasi terkait korupsi, sepertinya dipertahankan SBY. Tanggapannya?
Itu yang menurut saya reshuffle tidak meningkatkan kinerja. Alasan reshuffle itu apa tidak definitif. Kan itu yang sebenarnya kita pertanyakan. Kalau meningkatkan kinerja kan jadi lain, karena yang diungkap para juru bicara selama ini untuk meningkatkan kinerja, tidak terkait dengan menteri-menteri yang berkasus. Kan tidak pernah ada statement dari para juru bicara presiden, reshuffle ini ditujukan pada yang bermasalah hukum, kan tidak ada to. Jadi idenya lebih pada kinerja itu.
Apakah kasus hukum tidak mengganggu kinerja kementerian itu sendiri?
Publik ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh yaitu target spesifik dari semua ini itu apa. Tapi sekarang kan sudah terjadi simpang siur isu reshuffle ini sudah ke mana-mana. Sampai sekarang tidak ada pemberitahuan resmi apa yang mau disikapi. Kalau di internal PKS tidak boleh merangkap jabatan apapun di partai kecuali anggota Majelis Syuro. Semua jabatan struktural lepas semua, kita kasih contoh.
Tidak ada pertengkaran, reshuffle ini kan acara publik. Siapa pun bisa terlibat membicarakan isu ini. Ini wacana publik, yang pertama angkat staf khusus presiden kan? Diungkap ke publik buat apa coba? Ada rencana kalau di-declare berarti ada harapan bergulir menjadi wacana publik. Kalau mau melaksanakan, kan dia punya kewenangan melaksanakan tanpa bilang-bilang. Tinggal dibilang hari ini saya lantik menteri baru, besok dipecat, kan selesai. Ini karena di-declare dulu. Artinya apa? Begitu ini jadi wacana publik siapa pun bisa terlibat.
Diminta keluar koalisi?
Permintaan resmi tidak ada.
Siapkah?
Ini bukan masalah siap enggak siap.
Menteri yang dipanggil ke Cikeas ada tiga, apa yang mereka sampaikan?
Kita belum bicara dengan menteri yang dipanggil, karena kita sedang di luar semua.
PKS siap menjadi oposisi?
Pertanyaan itu tidak relevan. Yang mau disikapi apa, kalau belum ada pembicaraan resmi apa yang mau disikapi. Kan banyak wacana beredar untuk umum, nah yang resmi ke kita itu tidak ada.
(vit/nwk)
