Asep Rahmat: Kasus Gayus, Jangan-jangan Tak Ada Zona Steril KKN di Negeri ini

Jakarta - Paspor atas nama Sony Laksono dengan foto pria mirip Gayus Tambunan diendus Kemenkum HAM. Paspor itu ditengarai digunakan oleh pemiliknya untuk melancong ke Macau dan Kuala Lumpur pada September 2010 lalu. Jika benar Gayus pemilik paspor itu, dikhawatirkan tidak ada lagi zona steril korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negeri ini.

"Jika benar itu Gayus, menguatkan kekhawatiran, jangan-jangan tidak ada lagi tempat yang bebas atau zona yang seteril dari KKN. Di ranah administrasi untuk pembuatan dokumen seperti KTP atau paspor saja sudah pernuh dengan KKN, korupsi," kata Direktur Direktur Indonesian Legal Roundtable Asep Rahmat Fajar.

Berikut ini wawancara detikcom dengan pria yang juga Koordinator Koalisi Pemantau Peradilan ini, Kamis (6/1/2011):

Hiruk pikuk dugaan Gayus Tambunan pelesir merebak lagi. Tanggapan Anda?

Hiruk pikuk dugaan kepergian Gayus ke Macau dan Kuala Lumpur ini jangan sampai membuat pengusutan dan penyelesaian kasus yang terkait mafia pajak terkuburkan atau terbengkalai. Kasus yang membuat hiruk pikuk ini harus tetap ditelusuri. Kalau yang bersangkutan (Gayus) berdalih, itu hak yang dituduh. Namun evidence yang ada kan meskipun disanggah tetapi terang.

Apalagi nama Sony Laksono itu kan yang digunakan Gayus waktu ke Bali. Ini ada kaitan yang relatif terang. Itu harus ditelusuri dengan tidak mengesampingkan berbagai kasus yang sudah lebih dulu ada.

Jika benar Gayus pergi ke Macau dan KL dengan paspor Sony, menunjukkan begitu bobroknya hukum kita?

Jika benar itu Gayus, menguatkan kekhawatiran, jangan-jangan tidak ada lagi tempat yang bebas atau zona yang seteril dari KKN. Di ranah administrasi untuk pembuatan dokumen seperti KTP atau paspor saja sudah pernuh dengan KKN, korupsi.

Ini menunjukkan Gayus banyak koneksi?

Bagi saya ini menunjukkan administrasi kita, terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan, bermasalah. Ada potensi korupsi, kolusi serta penyelewengan wewenang dan kekuasaan.

Jika Gayus benar-benar pergi, Anda melihat dia menjalankan suatu misi?

Yang dikhawtirkan, yang dilakukan dia itu terkait hal-hal besar. Kita nggak tahu apa yang dilakukan di Macau, apakah dalam rangka mengamankan aset dia atau menutupi berbagai hal. Kalau melihat dari fenomena itu, tidak mungkin dia sendiri. Khawatir ada pihak lain yang terlibat. Ini harus ditelusuri.

Saya khawatir dia tidak sekadar jalan-jalan, mungkin lebih dari itu. Bisa jadi dia mengamankan aset atau selesaikan berbagai urusan yang penting terkait proses hukum lainnya.

Apakah Anda melihat aparat terlalu fokus pada dugaan 'jalan-jalan Gayus jilid II'?

Bahwa hiruk pikuk harus ditindaklanjuti itu iya. Karena ini bisa jadi untuk mendapatkan bukti baru. Jangan sampai menegasikan kasus yang selama ini terkait dengan ini. Jadi sekarang sebaiknya yang berwenang jangan hanya membuat statement, tetapi harus serius menelusuri. Jangan melupakan yang lama karena terlalu fokus di kasus yang baru.

Presiden perlu turun tangan?

Ya, presiden perlu turun tangan karena punya peran sentral. Turun tangannya bukan sekadar kata-kata, tapi konkret perintahkan untuk penegakan hukum. Langsung saja perintah kejaksaan, kepolisian, kementerian di bawahnya agar cepat ambil tindakan.

Kalau hanya bicara tanpa perintah tidak ada gunanya. Soalnya kondisinya sudah kritis. Semua harus betul-betul komit, langsung aksi nyata.

Pelajaran apa dari kasus Gayus ini?

Yang pasti ada tiga. Pertama, mafia hukum sudah sistemik, seperti saya katakan tadi, jangan-jangan tidak ada zona steril KKN. Kalau ini yang terjadi, maka menjadi

lebih berat tugas memberantas mafia hukum, dan karenanya upaya untuk pemberantasannya harus lebih kencang.

Kedua, yang namanya aktor mafia hukum tidak hanya di ranah elit seperti pengadilan tetapi juga masuk ke administratif. Seperti itu tadi, penerbitan berbagai surat ataupun kartu yang bisa dipalsukan.

Ketiga, untuk menyelesaiakan kasus-kasus semacam ini haruslah cepat. Jangan sampai proses yang lama membuat ada upaya yang sengaja dimasukkan untuk merintangi penegakan hukum sehingga penegakan hukum berjalan tertatih-tatih. Karena itu, penegakan hukum harus cepat dan berkomitmen tinggi. Kalau tidak nanti akan diganggu banyak hal.

(vit/fay)