.webp)
Menurut Indria, pemerintahan SBY-Boediono tidak memberikan implikasi positif bagi masyarakat secara luas. Pemerintahan ibarat berjalan sendiri, dengan kebijakan yang tidak menyentuh hingga tingkat akar rumput.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Indria yang juga peneliti LIPI ini, Rabu (20/10/2010):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memang rasanya jauh lebih apa ya, seperti nggak tahu ada kehidupan apa enggak dibanding waktu SBY-JK. Seolah tidak ada masalah. Semua dikerjakan sesuai arahan Presiden. Namun terlihat tidak melahirkan kebijakan yang sampai ke akar rumoput. Pemerintah seolah jalan sendiri. Seolah ketika ada masalah di masyarakat itu diatur dengan pidato.
Di Indonesia, pemerintah masih menjadi leading sector, beda dengan di AS. Maka itu rakyat cari jalan sendiri-sendiri. Yang positif pergi ke luar negeri cari kerja di sana, dan yang enggak ya melakukan pembangkangan. Misalnya saja gerbong KA nggak salah dibakar.
Sementara itu, anggota DPR dan elite mendapatkan uang begitu mudah. Kalau jadi menteri, mudah sekali dapat mobil baru, fasilitas baru. Presiden juga punya banyak anggaran seperti yang dikatakan Fitra. Sebaliknya, rakyat cari Rp 1.000-Rp 2.000 begitu sulit. Pemerintah tidak efektif membuat kebijakan.
Kalau bisa memberi nilai untuk SBY-Boediono, dengan rentang 1-10, berapa nilai yang Anda berikan?
Untuk menilai pemerintah, saya kira yang dikaji adalah pada bidang-bidang hukum, kesra, ekonomi, hukum dan politik. Yang politik nilainya 6, karena saya lihat ada kebebasan berdemokrasi. Kalau penegakan hukum itu 5, kesejahteraan 5, ekonomi 5.
Saya rasa tidak ada satu kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kebijakannya tidak punya implikasi positif dan stabilitas. Rata-ratanya nilainya merah. Kalaupun ada yang tidak merah, ya itu cuma 6.
Banyak capaian belum maksimal?
Masih jauh. Lebih banyak janji, pidato, citra. Semua kan tidak selesai hanya dengan pidato.
Imagologi politik yang diusung tidak bermanfaat sama sekali?
Citra itu kan ada masanya, tidak bisa forever. Masyarakat itu menuntut bukti, pasar juga. Citra saja tidak bisa membuat masyarakat puas. SBY harus melihat seberapa efektif memerintah. Ketua MK saja waktu itu mengatakan seolah-olah negara tidak terasa. Bagaimana tidak, ada orang yang sampai membawa parang ke kantor pengadilan, itu kan sama saja melecehkan negara.
Di beberapa daerah, listrik masih byar pet. Kalau terus seperti ini nanti ujung-ujungnya RMS, Organiasi Papua merdeka. Ini wujud dari ketidakpuasan.
Istana menyampaikan penilaian sementara, kementerian bidang ekonomi yang nilainya paling tinggi disusul politik dan hukum, lalu kementerian kesejahteraan sosial. Pendapat Anda?
Tergantung ukurannya kenapa ekonomi yang paling tinggi. Mungkin ekonomi kita bagus tapi bukan milik rakyat, itu milik asing. Bukan kita yang punya, tapi asing. Yang ada Gross Domestic Product (GDP) bukan Gross National Product (GNP). Yang dijajakan milik asing. Sekarang milik nasional mana?
Dulu zaman Pak Harto (mantan Presiden Soeharto), menteri ekonominya itu sekolahnya doktor dan punya jaringan dengan kebijakan internasional, seperti Widjojo Nitisastro. Sekarang banyak yang nggak sesuai background. Ini karena untuk bagi-bagi kekuasaan.
Lalu soal penegakan hukum, apakah ini sesuai dengan yang dijanjikan dulu?
Dulu SBY mencanangkan 15 prioritas. Prioritas kok 15, harusnya di bawah 5 agar lebih fokus. Jadi semua menteri akan fokus dan concern. Sekarang ini juga jumlah kementerian terlalu banyak. Karenanya juga keuangan sulit untuk menghidupkan kementerian. Waktu itu saja untuk ganti departemen ke kementerian di seluruh Indonesia habis berapa miliar, belum lagi untuk kantor.
Apa yang harus dilakukan SBY?
Ini harus dirombak total. Gaya kepemimpinan harus diubah, dari gaya kepemimpinan yang simbolik ke prestasi. Anggota kabinet harus dilihat lagi. Sekarang ini zaman mekanisme pasar, cari pembantu ekonominya yang mampu menangani pasar, jangan hanya bagi kursi dengan kawan pendukung.
(vit/nrl)
