Buyung: Pejabat Harus Punya Perasaan Sendiri untuk Mundur

Jakarta - Lelah Adnan Buyung Nasution selama 2 minggu terbayar. Rekomendasi Tim 8 disambut dengan wajah cerah oleh SBY. Timnya merekomendasikan agar pejabat yang bertanggung jawab kena sanksi atau pun reposisi.

"Sebetulnya tidak perlu diberhentikan atau disuruh mundur. Harus punya perasaan sendiri untuk merasa bertanggung jawab mundur," ujar Buyung.

Berikut wawancara wartawan dengan Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution usai menggelar jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/11/2009):

Bagaimana soal rekomendasi yang baru saja diserahkan ke Presiden?

Ada pembenahan seluruh institusi maupun personel-personel yang ada di institusi. Sebab  kita melihat tadi bukan hanya masalah institusional saja, Masalah manusianya juga.

Sanksi yang menentukan nantinya siapa?

Presiden, Senin akan diumumkan.

Sanksi itu ada di rekomendasi Tim 8 juga?

Kita tidak menyebut secara eksplisit. Tetapi Presiden tentunya memahami apa yang kita maksudkan.

Mengenai pihak yang bertanggung jawab, definisinya apa?

Yang memerintahkan atau yang mengawasi semua jalannya proses ini. Harusnya kan sesuai dengan azas-azas kejujuran, keadilan, Jangan sampai ada pemaksaan atau ada kehendak-kehendak yang bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dalam menegakkan hukum, misalnya pemeriksaan yang diarahkan, dipaksakan. Itu kan tidak boleh.

Termasuk pucuk pimpinan yang bertanggung jawab?

Justru itu yang terkait dengan Susno Duadji dan Lucas saja di Bank Century sudah terkuak.

Bagaimana dengan usulan pembentukan Komisi Negara?

Komisi negara sebagai kesimpulan akhir dari seluruh peristiwa ini. Ini sebagai entry point. Kita sudah terlanjur melihat secara telanjang betapa bobroknya keadaan negara hukum kita. Maka tentu saja kita terpanggil sekarang untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Inilah saatnya dan Presiden menyadari betul memang.

Nanti apakah komisi ini menangani hukum atau bagaimana?

Untuk membuat suatu program menyeluruh bagaimana perbaikan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Jadi over all planning yang jelas arahnya, tahapan-tahapannya maupun parameter berhasilnya. Sekarang kan belum pernah ada di negara. Yang paling ada perbaikan-perbaikan secara parsial, sektoral, tapi menyeluruh belum ada. Padahal kita semua sadari negara hukum kita ini parah, tidak ada kepastian hukum, tidak ada keadilan, bagaimana investor mau masuk.

Tim 8 jadi cikal bakal Komisi Negara?

Nggak dibilang cikal bakal. Tapi Presiden menyadari betul memang, coba lihatlah dengan perkara ini, beliau menganggap ini suatu blessing, karunia Allah juga kita terbuka matanya dengan peristiwa ini semua. Memang berat sekali buat kepemimpinan beliau. Seperti teruji sekarang. Tapi ini ada hikmahnya. Kita bisa melihat secara telanjang, betapa parahnya keadaan negara kita. Dan memang ini suatu hikmah yang harus kita gunakan untuk memperbaiki.

Komisi Negara bertanggung jawab langsung kepada Presiden?

Akan dibentuk, mudah-mudahan

Yang isi siapa?

Belum tahu kita.

Kalau dicuekin gimana?

Masih ada tahapan. Kan ada pembahasan lagi. Presiden kan akan ratas dulu. Akan menghubungi kami lagi bagaimana proses selanjutnya, kan masih ada hal-hal yang harus diperiksa lagi.

Bagaimana dengan kritikan dari masyarakat dan dari para ahli lain?

Ya, tentu saja orang semua walaupun rambut sama hitam, sama putih belum tentu sama pendapatnya kan. Itu wajar sajalah.

Bagaimana kalau rekomendasi tidak dilaksanakan sepenuhnya?

Dilaksanakan sepenuhnya, Presiden berjanji begitu. Beliau senang sekali, cerah sekali muka beliau makanya kami juga cerah jadinya.

Penekanan saja, Presiden janji akan jalankan sepenuhnya seluruhnya?

Iya, beliau mengatakan begitu. Nanti hari Senin kita lihat bagaimana pelaksanaannya.

Apakah rekomendasi tim mengarah ke pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung?

Jangan dikatakan sekarang, nanti mendahului Presiden.

Keyakinan Abang sendiri bagaimana?

Beliau mengatakan akan menyelesaikan secara tuntas dan menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia nanti pada hari Senin.

Puas nggak, Bang?

Puas puas, artinya Presiden menerima dengan baik dan merasa ini  menjadi suatu pelajaran buat kita dalam berbangsa dan bernegara. Beliau sadari betul.

Bang, 1 minggu nggak terlalu lama?

Tidak, biarlah. Beliau kan memerlukan waktu.

Mengenai sanksi-sanksi terhadap pejabat itu siapa saja?

Baca di rekomendasi, ada nama-nama itu di sini.

Termasuk pucuk pimpinan yang bertanggung jawab itu?

Ya tentu saja dong. Kalau secara hirarkis, yang di atas ikut bertanggung jawab. Tidak ada anak buah yang jelek,  yang jelek adalah atasan. Itu prinsip dalam hirarki komando. Yang jelek atasan, nggak ada anak buah yang jelek.

Kalau tidak dijalanin bagaimana nih Bang?

Saya kira itu menjadi hal yang tidak perlu diragukan lagi karena cara beliau menerima, respons beliau sangat positif.

Optimistis ini akan dijalankan?

Saya optimistis sekali, itu yang amat menggembirakan bagi saya, sehingga capek dua minggu ini, kerja siang malam walau pun Sabtu dan Minggu, hari keluarga saya gunakan buat ini. Tapi saya merasa plong.

Bang, tapi tadi Presiden bilang reformasi penegakan hukum hanya sunnah?

Saya tidak mengerti, saya pikir amanat yang baik bisa menjadi sunnah juga.

Apakah Kapolri harus mundur?

Saya tidak mau jawab langsung, tunggu hari Senin. Saya tidak mau mendahului Presiden.

Tetapi tetap harus bertanggung jawab?

Saya kira begitu. Dalam setiap masalah di negara ini harus ada yang bertanggung jawab, kita bangun etika berbangsa. Pejabat harus punya rasa tanggung jawab. Sebetulnya tidak perlu diberhentikan atau disuruh mundur. Harus punya perasaan sendiri untuk merasa bertanggung jawab mundur.

(anw/nrl)