Menhan Tak Ragukan Rencana Pertahanan Strategis Indonesia

Jakarta - Sejumlah pengamat pertahanan dan militer meragukan rencana pertahanan negara strategis akan mampu menghadapi tantangan global apalagi minimnya anggaran pertahanan. Namun, Departemen Pertahanan (Dephan) tidak meragukan rencana pertahanan strategis untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan.

Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai Seminar
Pertahanan tentang Lingkungan Strategis 2008-2018 Implikasi bagi Pertahanan
di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (16/9/2008).

Berikut petikan wawancara wartawan dengan Juwono Sudarsono:

Tadi Pak Kusnanto Anggoro (pengamat pertahanan) mengatakan ragu dengan rencana pertahanan negara? Apalagi ada penurunan anggaran pertahanan?

Tidak, saya tidak ragu. Saya tidak meragukan rencana strategis yang sudah
ada. Bisa dijelaskan, Dephan dan Mabes TNI saat ini sadar bahwa untuk 5-10
tahun mendatang memang prioritas anggaran negara dicurahkan pada
perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Sehingga kita di Polhukam, termasuk Dephan dan Mabes TNI sadar bahwa untuk
5-10 tahun mendatang prioritasnya bukan pada penambahan alat
utama sistem persenjataan (alutsista). Karena itu, setiap yang kita belanjakan diukur sesuai kebutuhan minimum saja.

Karena, kalau perekonomian membaik, penerimaan negara akan membesar, anggaran pertahanan bisa dinaikkan sehingga alutsista modal bisa dibeli. Tapi, itu perlu kesabaran.

Apakah penurunan anggaran saat ini tidak berpengaruh kepada rencana strategi pertahanan sampai 2025?

Penurunan anggaran tahun 2008-2009 itu semata-mata karena pada saat ini
fokus pemerintah untuk mempercepat, terutama pembangunan infrastrukur untuk pembangunan ekonomi, contohnya jalan, jembatan, listrik, bandara dan kereta api. Karena itu krusial untuk pembangunan sosial ekonomi yang diperlukan untuk menopang ketahanan pada umumnya.

Sementara itu, dari segi perencanaan ke depan, kita tidak lagi memprioritaskan jumlah pesawat tempur dan kapal perang, tapi fokus pada varietas teknologi, kesetaraan teknologi. Kalau Singapura punya pesawat tempur F-15, nanti kita harus punya Sukhoi. Kalau Malaysia punya F-18, kita harus nambah Sukhoi.

Tapi bukan jumlahnya, hanya mutunya kita setarakan. Meski jumlah sedikit
tapi kesetaraan teknologinya harus kita capai. Itu harus dipertahankan.

Apakah dengan teknologi saja cukup, bukankah jumlah juga perlu?

Jumlah juga menentukan, tapi tergantung kepada anggaran negara yang ada.
Kalau kita genjot di Polhukam, misalnya 60 persen untuk Polhukam maka nanti
pengentasan kemiskinan dan infrastruktur itu enggak jalan. Negara akan bubar
juga karena tidak ada daya dukung, keadilan sosial ekonomi. Ini harus ada
keseimbangan antara keadilan sosial ekonomi dengan perangkat-perangkat
pertahanan.

Tren anggaran untuk 5-10 tahun ke depan apakah akan sama?

Karena saya pikir, pertahahan kita tidak dihitung dari jumlah alutsista yang
kita miliki. Tapi daya coisy sosial, coisy sosial itu hanya bisa dipertahankan kalau ekonomi dan kesranya tetap dipertahankan.

Tapi perkembangan alutsista di tingkat global kan juga terus berkembang? Apakah dengan anggaran seperti ini bisa menyesuaikan?

Begini saja, misalnya kita beli 1 atau 2 tetap saja, kita tidak akan kuat
mengimbangi Jepang atau Korea. Tapi, yang harus kita kembangkan adalah
kerja sama dengan negara tetangga. Misalnya, Malaysia dan Singapura, supaya
paling sedikit pengamanan di Selat Malaka yang padat untuk lalu lintas kita
amankan bersama.

Terutama negara-negara ASEAN untuk secara bersama saling menjaga keamanan
masing-masing, karena Singapura juga tergantung pada pasar kita dan mereka
juga harus jaga stabilitas kita dalam arti luas. Kalau pasar RI, makin besar dia (Singapura) juga makin untung. Dia enggak perlu serang kita pakai tentara, walaupun dia telah ambil saham dan bank kita. (zal/aan)