.webp)
Dari pantuan detikcom, massa yang berjumlah ratusan orang bergerak dengan membawa sejumlah armada truk. Mereka membawa sejumlah atribut bendara dan melakukan orasi depan Gedung Negara Grahadi. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan rapid tes berbayar dipenyeberangan.
Spanduk itu bertuliskan antara lain 'Aliansi gerakan komunitas driver nusantara, rapid test gratis untuk warga negara, hapus biaya rapid test bagi jasa angkutan logistik'.
Aksi ini membuat Jalan Gubernur Suryo tersendat. Sebab hampir separuh jalan digunakan aksi demo. Pendemo juga membagikan stiker penolakan rapid test berbayar.
 Foto: Deny Prastyo Utomo |
Salah satu orator aksi Agung mengatakan aksi ini merupakan aksi lanjutan yang dilakukan di Banyuwangi beberapa lalu. Pihaknya memprotes rapid test untuk pengemudi angkutan yang awalnya gratis sekarang berbayar.
"Diwajibkan membayar semua sopir, biaya rapidnya bervariasi mulai Rp 200 ribu sampai Rp 400 ribu. Awalnya gratis," kata Agung kepada detikcom, Jumat (3/6/2020).
Agung mengatakan sebelumnya di penyeberangan Banyuwangi sudah difasilitasi hanya 1.500 rapid test. Fasilitas itu sudah habis dan kini harus membayar.
"Apa harus membayar lagi, negara harus hadir, soal kesehatan harusnya gratis semua. Coba banyangkan anggaran untuk menangani COVID-19 itu berapa banyaknya. Jangan ini menguntungkan akhirnya dijadikan lahan bisnis gitu lho. Tuntutan kawan-kawan ini gratis semuanya," ungkap Agung.
Agung juga menyampaikan surat tuntutan ini sudah disampaikan ke presiden melalui aksi komunitas driver angkutan di Jabodetabek dan juga tembusan ke Gubernur Khofifah serta rangkaian aksi di Ketapang- Gilimanuk.
"Ini menunggu jawaban dari surat kemarin. Tergantung nanti negosiasi di dalam, tapi tuntutan teman-teman tetap minta gratis," tandas Agung.
Setelah beberapa menit menggelar orasi, sejumlah perwakilan sopir dari lintas komunitas ini ditemui perwakilam dari Pemprov Jatim.
Tonton video 'Jokowi Soroti Penolakan Rapid Test-PCR Corona Oleh Warga':
(iwd/iwd)
