.webp)
Partai NasDem menanggapi kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri dalam rapat kabinet paripurna. NasDem menilai kemarahan itu adalah hal yang wajar apabila target Presiden Jokowi tidak terlaksana dengan baik.
"Kemarahan presiden sama lah, karena kan pembantu-pembantu Presiden harus responsif, harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi kemauan Presiden. Kadang-kadang presiden udah ngomong A, ya Permen-nya nggak ada, ego sektor masih terjadi, wajar presiden marah itu," kata Ketua DPP NasDem, Willy Aditya kepada wartawan, Senin (29/6/2020).
Willy mengatakan jajaran kabinet berada dalam komando Presiden Jokowi. Sehingga harus mengikuti instruksi presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu yang menjadi sebuah keharusan kalau presidennya lari, terus pasukan Presiden jalan santai ndak cocok itu. Kalau Presidennya lari, yang lain harus lari, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pemerintahan itu harus menjadi terkoneksi," kata dia.
"Jadi memang variabelnya memang harus kita lihat, skil saja, profesionalisme saja itu tidak cukup untuk menjadi seorang menteri tapi harus dibarengi oleh sebuah kapabilitas, kapasitas, manajerial dan leadership, di sana dia harus menjadi sebuah variabel yang harus saling komplementer," imbuhnya.
Namun demikian, Willy mengatakan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Jokowi. Dia menyebut NasDem tidak akan ambil bagian pada hal itu.
"Untuk reshuffle sendiri terserah Presiden, presiden melihat bagaimana kinerja dari para pembantunya. Partai tidak cawe-cawe dalam hal itu. Kenapa? karena NasDem memandang sudah melakukan waqaf kepada kader-kader. Dan juga menganggap partai-partai lain sudah sama. Karena domainnya bukan domain partai, tapi domain pemerintahan," jelasnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja luar biasa dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan, demi rakyat.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak-ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6).
