.webp)
Pemerintah menggelar rapat terbatas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam rapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan.
"Kita tahu bahwa 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
Jokowi juga meminta kepala daerah serta pejabat TNI dan Polri di daerah untuk cepat tanggap mencegah karhutla. Kepala Negara tidak ingin api membesar baru dilakukan penanganan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Rapat terbatas antisipasi karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6). (Foto: dok. Istimewa) |
"Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat tanggap. Kemarin saya sudah minta para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, untuk harus cepat tanggap mengenai ini," ujar Jokowi.
Di samping itu, perlunya penataan ekosistem gambut untuk mencegah karhutla. Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjaga tinggi muka air supaya lahan gambut tetap basah.
"Untuk mencegah kebakaran di wilayah gambut, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung, sumur bor, teknologi lainnya sudah kita lakukan," jelas Jokowi.
Tonton juga video 'Tahun 2019 Karhutla Meningkat, Jokowi: Apa Kurang yang Dicopot?':
