.webp)
Pemkot Surabaya kerap mengembalikan data kasus positif COVID-19 ke Pemprov Jatim. Pemkot berdalih, data yang diberikan Pemprov Jatim untuk ditracing sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya Febria Rachmanita memastikan data yang tidak sesuai di lapangan itu data awal yang diberikan kepada Pemkot Surabaya. Data itu yang akan dilakukan tracing, bukan yang sudah resmi disampaikan kepada masyarakat lewat media.
"Jika data awal untuk tracing itu tidak sinkron dengan data di lapangan, maka pasti tidak bisa di entry ke aplikasi kami, tidak bisa dimasukkan ke data Surabaya, karena memang setelah ditracing tidak ada orangnya," kata Feny sapaan akrabnya, Senin (22/6/2020).
Menurutnya, ada beberapa faktor data yang tidak sesuai. Seperti nama dan alamatnya ganda, nama yang tidak ada orangnya ketika dilacak ke alamat yang dicantumkan, banyak yang ber-KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya.
Terdapat pula warga yang memakai alamat KTP saudaranya ketika periksa di Surabaya, nyatanya orang tersebut tidak tinggal di Surabaya. Data semacam itu tidak dapat masuk ke data Surabaya, sebab tidak ada orangnya.
Feny mengaku kasus-kasus tersebut sudah banyak kasusnya. Ssehingga data orang tersebut terpaksa dikembalikan ke Pemprov Jatim.
"Sayangnya, keesokan harinya data orang itu dikembalikan lagi ke Surabaya, muncul lagi di data Surabaya. Padahal sudah disampaikan bahwa orang tersebut tidak berdomisili di Surabaya. Seperti data pasien berinisial Hery yang sudah 10 tahunan tinggal di luar Surabaya. Seharusnya kan provinsi yang mencari di mana dia tinggal, ini provinsi malah meminta kita mencari alamatnya di luar Surabaya itu, pastilah kita kesulitan, seharusnya itu sudah bukan tugas kita, harusnya itu tugas provinsilah yang mencarinya. Dan data Hery ini bolak balik muncul di data Surabaya," jelasnya.
Dia memastikan, bahwa data yang dikembalikan ke pemprov itu sudah benar-benar dilakukan tracing ke lapangan dan tidak ditemukan pasiennya. "Karena dari awal kita sudah tracing masif," tegasnya.
Sementara Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M. Fikser menjelaskan, dinkes sudah memiliki aplikasi khusus mengawal data tracing. Sehingga data terkonfirmasi dari pemprov langsung dimasukkan ke aplikasi dan langsung disebar ke berbagai puskesmas di Surabaya.
"Jadi, tidak mungkin data itu double karena itu pakai NIK dan ada alamatnya juga. Kalau memang NIK dan alamatnya lengkap dan benar, pasti petugas kami tidak akan kesulitan untuk melakukan tracing di lapangan," pungkasnya.
