.webp)
Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mempertanyakan kebijakan pemerintah soal penerapan new normal. Ia menyoroti kebijakan membuka sejumlah mall dan pusat perbelanjaan dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi belum ada kebijakan membuka kembali pusat pendidikan agama.
"Saya melihat belum ada kebijakan dari pemerintah untuk membuka kembali pusat pendidikan agama, seperti pesantren," ujar Jazilul dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).
Ia mengungkapkan saat ini ada 28.900 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Di tengah problem kemandirian pembiayaan pesantren, nasib lembaga pendidikan Islam ciri khas Indonesia itu semakin tidak jelas ketika pandemi COVID-19 melanda.
"Masalah yang demikian tidak boleh dibiarkan. Agar pesantren tetap kembali semarak dan hidup di tengah masyarakat, untuk melayani pendidikan, saya berharap kepada pemerintah agar proses pendidikan di pesantren dibuka kembali,"
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar pesantren tetap berkelanjutan, ia mengusulkan agar pemerintah memperlakukan pesantren seperti BUMN dan UMKM. Dengan memberlakukan seperti badan usaha maka pemerintah memberikan stimulus agar pulih kembali. Dirinya menyayangkan bila pemerintah tidak menghitung kerugian yang dialami pesantren selama pandemi COVID-19.
"Akibat pandemi COVID-19 membuat roda perekonomian tidak bergerak sehingga masyarakat jatuh miskin. Demikian pula jika dunia pendidikan tidak bergerak, masyarakat akan terjatuh dalam kebodohan," tuturnya.
Lantaran itu, ia berharap dua sektor tadi, yakni dunia perekonomian dan pendidikan harus didorong kembali secara simultan dan tepat. Dari anggaran sebesar Rp 695 triliun yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, Jazilul berharap adanya anggaran yang cukup guna menangani permasalahan pesantren dan dunia pendidikan.
"Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, saya khawatir, Indonesia akan mengalami kebodohan satu generasi," ungkap dia.
Saat sekolah dan pesantren tutup, lanjutnya, banyak orang tua yang mengeluh. Tidak berjalannya proses pendidikan membuat anak-anaknya yang duduk di TK ataupun SD banyak yang bermain game online dan gadget. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," tukasnya.
Dari uraian di atas, ia meminta Kementerian Agama segera membuka proses belajar mengajar di pesantren. Pemerintah diharap segera ikut menyelamatkan pesantren dengan menerapkan protokol COVID-19 di pesantren.
"Protokol untuk mall sudah ada, masa untuk pesantren hingga kini tak kunjung selesai. Mau nunggu sampai kapan?," tambahnya.
Jazilul Fawaid menegaskan sebagai lembaga pendidikan pesantren harus turut dan mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ia juga menuturkan protokol kesehatan di pesantren harus berbeda dengan protokol kesehatan di sekolah umum maupun di tempat umum.
Pesantren menurutnya merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai ruang lingkup tersendiri. Di sana aktivitas terjadi secara asrama atau boarding selama 24 jam sehingga dikatakan oleh Jazilul Fawaid protokol kesehatan yang ada harus meng-cover selama 24 jam.
"Terapkan sistem karantina yang ketat. Paling penting, pemerintah harus menyiapkan masker, hand sanitizer dan alat test kesehatan," tegasnya.
Bila pesantren itu tak memiliki asrama atau tidak menggunakan sistem boarding, menurutnya bisa diterapkan protokol kesehatan yang standar.
