.webp)
Langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah disiapkan Pemprov Sumsel sejak jauh-jauh hari. Status darurat karhutla pun kini ditetapkan selama 5 bulan ke depan.
"Sebagai upaya antisipasi guna mencegah karhutla di Sumsel, kita telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Status telah ditetapkan 20 Mei hingga 31 Oktober 2020 mendatang," tegas Herman Deru ditemui di kantornya, Jumat (12/6/2020).
Herman menjelaskan penetapan status siaga karhutla ini didasarkan pada prakiraan musim kemarau tahun ini yang telah masuk dasarian 3 terhitung Mei. Sementara puncak kemarau kini diprediksi terjadi bulan September.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasar laporan BMKG, puncak kemarau diperkirakan dominan terjadi September ini. Tentu dengan kondisi udara panas dan kering, di mana akan dapat mengakibatkan karhutla," katanya.
Sementara itu, Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel, Ansori mengatakan status siaga diberlakukan meski Sumsel saat ini masih musim hujan. Ini karena terjadinya pergeseran perubahan cuaca.
"Kalau prediksi awal kan memang musim kemarau itu sudah masuk di bulan Mei ya. Tetapi sepertinya ini ada pergeseran dan sampai saat ini masih musim hujan," kata Ansori.
Ansori mengatakan semua daerah rawan karhutla kini masih dalam kondisi basah. Hal ini juga dapat dilihat dari kondisi air Sungai Musi yang masih pasang, bahkan masih mengalir ke anak-anak Sungai Musi.
Selain menetapkan status siaga karhutla, Ansori menyebut ada penambahan daerah rawan karhutla dari tahun sebelumnya. Di mana tahun 2019 hanya 9 daerah rawan, kini tercatat menjadi 10 daerah.
Adapun 10 daerah yang berpotensi terjadi karhutla adalah Kabupaten Ogan Ilir, OKI, OKU, Muara Enim, PALI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muratara dan Kabupaten Musi Rawas. Sementara satu daerah yang baru masuk kabupaten rawan yakni OKU Timur.
"OKU Timur tahun lalu banyak terjadi lahan terbakar. Ada banyak hotspot ditemukan di sana dan di lapangan terbakar, maka tahun ini masuk daerah rawan juga," katanya.
1.500 Personel Polisi Dikerahkan di 10 Daerah Rawan Karhutla
Polda Sumsel turut merespons kebijakan Pemprov Sumsel yang menetapkan status siaga karhutla sampai Oktober mendatang. Polda Sumsel menerjunkan ribuan personel guna mencegah kebakaran hutan.
"Untuk mencegah terjadinya karhutla kami telah siapkan sekitar 385 personel dibantu dari polres jajaran. Kalau dibantu personel polres sekitar 1.500," kata Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra saat apel Siaga Karhutla 2020 di Mapolda Sumsel, Jumat (12/6).
Eko mengatakan ribuan personel itu tersebar di 10 daerah prioritas rawan karhutla. Selain mengantisipasi karhutla, personel jajaran pun terus melakukan edukasi masyarakat.
"Kita mau personel memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan membakar lahan atau kegiatan yang bisa memicu terjadi karhutla di daerah rawan," kata Eko.
Khusus untuk 10 daerah rawan yang telah dirilis Siaga Karhutla pada 20 Mei lalu, Eko meminta tim di lapangan lebih maksimal. Begitu juga dengan OKU Timur yang baru tahun ini masuk daerah rawan.
"OKU Timur tahun ini masuk, ini tentunya juga jadi perhatian sama dengan daerah-daerah lain ya. Polres-polres di 10 daerah rawan harus siaga, jaga betul-betul sejak dini," kata Eko.
KLHK Perkuat Pencegahan Karhutla di Daerah Rawan
Tak hanya Pemprov dan Polda Sulsel, penanganan karhutla juga menjadi perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di tengah situasi pandemi COVID-19, KLHK terus memperkuat upaya pencegahan di sejumlah daerah rawan.
Menteri LHK Siti Nurbaya sudah membentuk tim kerja pendampingan daerah rawan Karhutla. Tim ini diisi oleh jajaran Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri lingkup KLHK yang akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi tim Satgas di daerah.
"Situasi COVID-19 cukup memberi tantangan pada kerja lapangan, karenanya KLHK sangat membutuhkan kerjasama dari semua perangkat terkait di daerah agar tidak terjadi Karhutla, terutama di Sumatera Selatan yang termasuk daerah rawan," ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5).
Dalam rapat virtual, Karliansyah menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut, serta capaian ketaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menghindari karhutla berulang.
"Dari hasil evaluasi pemegang izin perkebunan (HGU), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti Titik Penataan-TMAT Manual, TP-TMAT Logger, dan sekat kanal," ucapnya.
Sementara di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.
"Hasilnya tidak terjadi Karhutla pada tahun 2019 pada areal gambut yang telah diintervensi pembasahan, ataupun pada areal gambut yang dipulihkan. Kita berharap ini dapat dipertahankan di tahun ini, karena para pihak juga sudah menyatakan siap bekerjasama dengan tim satgas," jelas Karliansyah.
Untuk menghadapi musim kemarau di wilayah Sumatera yang diprediksi puncaknya terjadi pada Juli-Agustus, KLHK juga menyiapkan peta kelembaban tanah (Soil Moisture) dan dapat diakses di pkgppkl.menlhk.go.id
"Data ini dapat menjadi dasar respon kebijakan untuk mitigasi kewaspadaan karhutla, serta operasi darat dan udaranya bisa lebih fokus. Kita akan melakukan TMC pada tiga Provinsi rawan, yakni Riau, Jambi dan Sumsel," ungkapnya.
