.webp)
Partai Gerindra tidak mempermasalahkan jika ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik hingga 7 persen. Meski demikian, Gerindra menilai angka 4 persen saat ini sudah ideal.
"Kalau Gerindra sih siap aja, mau 10 persen sekalipun kita nggak worry. Sudah dua pemilu kami di atas 12 persen dan party building kami tak pernah berhenti," ujar Juru Bicara Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).
Habiburokhman mengatakan naiknya ambang batas itu jangan sampai 'membunuh' partai. Menurutnya, akan ada banyak suara yang hangus jika aturan itu diberlakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi Demokrasi bukan untuk gagah-gagahan. Yang besar jangan bunuh yang kecil. Demi demokrasi kami rasa PT (parliamentary threshold) nggak perlu dinaikkan lagi. Karena akan banyak aspirasi rakyat yang hangus," kata dia.
Ketua DPP Gerindra itu mengatakan partainya belum memiliki sikap resmi. Namun, menurutnya, angka 4 persen sudah ideal.
"Parlemen jangan sampai terlalu seragam, karena akan kesulitan menjalankan pengawasan. Memang belum sikap resmi kami, tapi saya rasa 4 (persen) sudah ideal," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI akan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa hal yang akan dikaji adalah soal angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari yang saat ini 4% dinaikkan menjadi 7%.
"Kita mau revisi UU Pemilu. Draf naskah akademi RUU Pemilu-nya lagi kita sempurnakan," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa dalam perbincangan, Rabu (10/6).
Menurut Saan, ada beberapa alternatif besaran angka ambang batas parlemen yang diajukan dalam draf. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.
"Kalau di draf-draf itu kita ada 3 alternatif ya. Alternatif pertama ada yang 7% dan berlaku nasional. Alternatif kedua 5% berlaku berjenjang, jadi (DPR) RI 5%, (DPRD) Provinsi-nya 4%, Kabupaten/Kota 3%. Alternatif ketiga tetap 4% tapi provinsi dan kabupaten/kota 0% seperti sekarang," jelas Saan.
