.webp)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengusulkan agar daerah yang berstatus zona merah virus Corona (COVID-19) tidak melakukan kampanye Pilkada 2020. Doni menyebut kampanye di daerah zona hijau Corona juga harus dibatasi jumlah massanya.
"Gugus Tugas telah merekomendasikan tentang penyelenggaraan pilkada, namun seluruhnya dengan catatan-catatan khusus, yaitu harus menaati protokol kesehatan," ungkap Doni Monardo dalam rapat kerja bersama Komisi II yang disiarkan YouTube DPR RI, Kamis (11/6/2020).
Doni Monardo hadir secara virtual dalam rapat yang membahas anggaran Pilkada 2020. Rapat juga diikuti oleh jajaran KPU, Bawaslu, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkeu Sri Mulyani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian-kajian yang dimulai dengan kegiatan prakondisi untuk seluruh daerah yang akan terlibat, baik petugas-petugas lapangannya maupun masyarakat sampai paling tidak di tingkat RT/RW agar mereka bisa memahami. Adapun protokol kesehatan yang menjadi dasar untuk betul-betul ditaati di sini," jelas Doni.
Eks Danjen Kopassus ini menyebut kegiatan pengerahan massa diimbau tidak dilakukan. Doni mengatakan kampanye bisa dilakukan secara terbatas, itu pun hanya untuk yang berada di zona hijau.
"Adalah tidak dibenarkan untuk adanya kegiatan pertemuan dalam jumlah besar. Kalau toh akan dilakukan pertemuan, dengan skala terbatas. Itu pun harus dipastikan mendapatkan pengawasan yang ketat. Sebab, kalau kita lihat, ada banyak variasi di daerah yang terlibat pilkada," tuturnya.
"Ada risiko tinggi yang warna merah, ada risiko sedang berwarna oranye, berisiko rendah dengan warna kuning, dan yang masih belum terdampak (warna hijau)," lanjut Doni.
Kepala BNPB ini pun juga menyoroti diperlukannya dana tambahan sebagai penunjang protokol kesehatan untuk petugas. Doni menanyakan langsung kepada Menkeu Sri Mulyani yang ikut dalam rapat.
"Dengan adanya kegiatan pilkada secara serentak kemudian melibatkan begitu banyak pihak, tentunya ketersediaan alat kesehatan, seperti APD, masker, face shield, dan pendukung lainnya, tentu harus disiapkan lebih banyak lagi. Oleh karenanya, kami mohon arahan dari Ibu Menteri, keuangannya, sumber dananya, kira-kira menggunakan sumber anggaran yang mana," paparnya.
Dimintai konfirmasi lebih lanjut, Doni menyatakan pengerahan massa berupa kampanye saat pilkada diminta tidak dilakukan. Ia juga meminta penyelenggara pemilu untuk benar-benar memahami status daerah-daerah terkait penyebaran Corona.
"Iya (kampanye). Pengerahan massa harus ditiadakan, diganti virtual, kecuali daerah hijau. Daerah hijau pun dengan jumlah terbatas," ucap Doni saat dihubungi.
"Warna menunjukkan risiko ancaman, sehingga para petugas penyelenggara harus paham tentang protokol kesehatan," tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, KPU mewacanakan pembatasan peserta kampanye Pilkada 2020 maksimal 20 orang. Pertemuan secara virtual juga didorong mengingat pandemi virus Corona belum diketahui selesainya.
"Pertemuan dibuat dengan ketentuan a. dilakukan secara daring atau online melalui video conference atau metode tatap muka virtual lain dengan memanfaatkan media daring atau online atau media sosial atau dilakukan secara langsung dengan ketentuan dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup. Peserta kampanye paling banyak 20 orang," ujar komisioner KPU Dewa Raka Sandi dalam penjelasannya secara virtual, Sabtu (6/6).
Tonton video 'Ini 136 Kabupaten/Kota Zona Kuning Covid-19':
(elz/zak)
