.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada sejumlah pemda dan lembaga pemerintah pusat yang memerlukan dana tambahan untuk Pilkada 2020. Total dana yang diperlukan tambahan untuk pilkada tahun ini adalah Rp 1,4 triliun.
"Ada daerah yang perlu tambahan dukungan APBN, sebanyak 65 daerah. Kemudian, ada 42 pemda yang memerlukan tambahan dukungan baik dari APBD maupun APBN. Jadi ada yang APBD-nya mampu, tapi juga memerlukan dukungan dari APBN, ini totalnya sebanyak 42," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II yang disiarkan YouTube DPR RI, Kamis (11/6/2020).
"Ada lagi 21 daerah yang tidak perlu dukungan APBN, tapi dapat ditambah dari APBD," tambahnya.
Tito kemudian merinci keperluan tambahan dana dari daerah. Tambahan itu dibutuhkan KPUD hingga untuk pengamanan pilkada sebesar Rp 1,02 triliun.
"Rinciannya untuk KPU daerah Rp 908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp 76,36 miliar, pengamanan Rp 35,78 miliar," ujar Tito.
Bukan hanya keperluan daerah, Tito juga mengungkapkan keperluan dana dari KPU pusat hingga DKPP. Bila diakumulasikan, masih diperlukan dana Rp 1,4 triliun.
"Sementara itu, KPU pusat sendiri mengajukan tambahan Rp 129 miliar. Bawaslu meminta tambahan Rp 233 miliar. DKPP memerlukan dalam suratnya tambahan Rp 39 miliar," ungkap Tito.
"Sehingga kami melihat akumulatif total untuk pusat memerlukan tambahan Rp 391 miliar, dan daerah Rp 1,02 triliun. Total pusat dan daerah dari APBN memerlukan tambahan Rp 1,411 triliun," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonton juga video 'Perludem Usul Penyelenggaraan Pilkada Ditunda Hingga Juni 2021':
(rfs/elz)
