.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan rapat koordinasi nasional kesiapan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama dalam penerapan new normal. Ma'ruf mengatakan pemberlakuan belajar tatap muka dipertimbangkan berdasarkan kriteria kesehatan.
"Pertimbangan untuk dapat memberlakukan tatanan normal baru, termasuk memulai kegiatan belajar mengajar, adalah pertimbangan kriteria kesehatan dan tidak didasari atas kriteria yang lain," ujar Ma'ruf dalam Rakornas yang disiarkan youtube KPAI, Kamis (11/6/2020).
Rakornas ini dihadiri oleh Ketua KPAI Susanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawanti, Perwakilan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Imam Syafei, dan Ketua Umum PP Ikatan Dokter Anak Indonsia Aman Bhakti Pulungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf mengatakana saat ini, perlu diperhatikan dampak COVID-19 dalam perspektif perlindungan anak. Dia menyebut, berdasarkan data terdapat 1.851 anak Indonesia menjadi korban COVID-19.
"Bagi saya ini saat yang tepat untuk melihat akibat dari pandemi COVID-19, dan dari perspektif perlindungan anak. Tercatat sekitar 1.851 anak Indonesia menjadi korban keganasan virus ini," kata Ma'ruf.
Oleh sebab itu, Ma'ruf menilai hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Khususnya dalam mengambil kebijakan untuk new normal.
"Hal ini juga merupakan peringatan bagi pemerintah, bahwa perhatian dan perspektif perlindungan kepada anak perlu menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah dalam memasuki tatanan baru," tuturnya.
Ma'ruf menuturkan, terdapat masukan kepada pemerintah terkait skema pembelajaran bagi siswa saat new normal. Menurutnya, sesuai dengan rumusan pemerintah maka pengambilan kebijakan dalam pendidikan dilakukan berdasarkan kajian dan hati-hati.
"Berdasarkan kajian KPAI, termasuk terhadap jumlah korban anak akibat COVID-19, KPAI mengusulkan agar skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus melalui kajian, kehati-hatian, dan keputusan yang cermat. Usulan tersebut sangat sejalan dengan apa yang sedang dirumuskan oleh pemerintah," pungkasnya.
(dwia/dnu)
