.webp)
Menteri Agama Fachrul Razi akan mengirimkan surat resmi terkait pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 ke Arab Saudi hari ini. Dalam surat itu, pemerintah juga meminta pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furada.
"Sudah dikomunikasikan dari kedutaan, tapi surat resmi kami kirimkan hari ini karena kami minta di dalamnya juga untuk bisa bantuan untuk pengertian Saudi Arabia untuk tidak menerbitkan visa undangan mujamalah maupun visa mandiri furada," kata Fachrul dalam diskusi daring bertajuk 'Ikhlas Menunda Haji 2020 karena Ancaman COVID-19', Selasa (9/6/2020).
Fachrul mengatakan, dalam surat itu, pemerintah meminta Saudi tidak menerbitkan visa bagi jemaah haji kuota, jemaah haji furada, ataupun mujamalah. Ia menyebut haji furada tidak termasuk dalam kuota yang ditetapkan dalam MoU antara Indonesia dan Arab Saudi, melainkan undangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Arab Saudi memberikan kesempatan bagi sejumlah umat Islam di dunia untuk beribadah haji tanpa menunggu antrean resmi dari pemerintah, mereka yang mendapatkan haji undangan disebut haji furada. Sementara itu, haji mujamalah adalah haji dengan visa yang dikeluarkan khusus pemerintah Saudi melalui kedutaan besarnya untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama tanpa menunggu antrean terlebih dulu.
"Yang kami batalkan kan bukan hanya haji kuota tapi juga kami harapkan ada di mujamalah juga furada juga. Mujamalah ini yang undangan kan, furada kan yang visa mandiri ya. Mujamalah dan furada kan maupun kuota kan semuanya visanya dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Jadi kami mohon kepada teman-teman di pemerintah Saudi Arabia untuk mohon pengertian untuk tidak menerbitkan visa baik bukan saja pada yang masuk kuota, tapi juga pada mujamalah maupun furada," ujarnya.
"Itu kewenangan penuh di mereka tapi kami sudah minta dengan resmi untuk mohon tidak dikeluarkan visa baik mujamalah baik furada mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik," sambungnya.
Ia mengatakan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini karena pemerintah belum mendapatkan kepastian apakah Saudi akan membuka layanan ibadah haji. Sementara jika melanjutkan pemberangkatan ibadah haji, dibutuhkan persiapan yang matang.
"Kita tahu (biasanya) Mina butuh membangun tenda ribuan, juga di Arafah perlu ada persiapan persiapan signifikan, ga ada kelihatan kegiatan-kegiatan signifikan. Jadi dugaan kami ini sangat besar kemungkinan ini sama sekali tidak diselenggarakan, mungkin begitu tapi yang tahu tuhan," ungkapnya.
Simak video 'Ketum PBNU Pertanyakan Kebijakan Pembatalan Haji Tahun Ini':
Selain itu Fachrul mengatakan pemerintah juga berupaya agar mendapatkan tambahan kuota atau tambahan jumlah jemaah haji yang dapat berangkat tahun depan. Pihaknya akan berusaha melobi pemerintah Saudi agar mendapatkan kuota tambahan atau tambahan jemaah yang bisa berangkat seperti tahun lalu sebanyak 10 ribu.
"Kami harus mengadakan pendekatan dalam kaitan itu dengan kementerian haji di Saudi Arabia. Pengalaman kami sebelumnya tahun sebelumnya 1440 H itu memang dapat tambahan 10 ribu, itu bukan kuota, tapi tambahan yang bisa kami berikan setelah dihitung-hitung mungkin menurut saya ada mungkin dari beberapa negara yang nggak memenuhi kuotanya mungkin, tapi bisa dapat tambahan," ungkapnya.
Dia berharap pemerintah Saudi dapat memberikan lagi tambahan kuota 10 ribu kepada pemerintah Indonesia untuk pemberangkatan jemaah haji tahun depan. Dia berharap pemerintah Saudi juga mempertimbangkan banyaknya jemaah Indonesia yang akan berangkat ke tanah suci.
"Kami mempunyai keyakinan atau kemungkinan sangat besar mudah-mudahan tahun dpannya mudah-mudahan dapat 10 ribu juga, bukan tambahan kuota tapi pemberian tambahan jemaah yang diberikan Arab Saudi, paling kita mencoba melobi sebisa mungkin dengan memberikan beragam alasan dan mereka sangat paham tentang Indonesia. Indonesia punya jemaah yang besar haji ini, jadi biasanya mereka selalu memperhatikan keinginan Indonesia selama mungkin ditata baik-baik," ungkapnya.
