Jakarta -
Sejumlah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menolak rapid test (tes cepat) virus Corona (COVID-19) yang akan dilakukan pemerintah daerah. Warga khawatir dinyatakan positif COVID-19. Bahkan sampai ada spanduk penolakan berbunyi 'Kalau Ada yang Mau Masuk Memeriksa, Pulang Tinggal Nama'.
Seperti penelusuran detikcom, di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Senin (8/6/2020), tampak warga memasang spanduk bertuliskan penolakan rapid test di sejumlah lorong atau gang.
"Kami pasang di setiap gang masuk lorong, ada 4 spanduk kami pasang, intinya ada di setiap gang," ujar salah seorang warga Kelurahan Ballaparang, Makassar, Arul, saat ditemui di lokasi rumahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita khawatir rapid test karena biasa tidak COVID ji tapi divonis COVID. Baru di sini banyak lansia, jadi kami tolak," katanya. Arul dan warga lainnya memasang spanduk di sejumlah muara lorong permukiman warga di RW 9 RT 3 sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka memasang spanduk setelah menerima kabar akan dilakukan rapid test di area permukiman mereka.
Penolakan rapid test juga datang dari warga Kelurahan Bara-baraya Induk, Kecamatan Makassar. Sejumlah warga mengaku tidak percaya pada hasil rapid test.
"Sudah banyak contoh kasus, kemarin di sini ada warga dibawa ke (pemakaman) Macanda karena dibilang kena COVID, belakangan keluar hasil tesnya, negatif ji," ujar warga Bara-baraya, Ivan, saat ditemui terpisah.
Ivan menjelaskan warga di Bara-baraya mengaku rapid test tidak perlu dilakukan lantaran tak ada kasus Corona di wilayah permukiman mereka.
"Kita warga di sini sebenarnya heran sama pemerintah, kenapa baru sekarang mau rapid test. Padahal kalau serius, kenapa tidak dilakukan pada saat Corona ini lagi booming-booming-nya, itu sekitar bulan Maret sampai April," katanya.
Menurut Ivan, mereka tak bermaksud membangkang pemerintah. Warga disebut merasa rapid test tidak perlu dilakukan lagi.
"Itu kan ada kasus. Rapid test pertama, dia negatif; kedua, juga negatif, nanti rapid test ketiga baru positif, jadi buat apa kalau begitu. Warga di sini benar-benar khawatir kalau begitu," katanya.
Tonton video 'Jenazah PDP Corona di Makassar Dibawa Kabur Keluarga':
Menanggapi ini, polisi mengaku akan mengejar aktor intelektual aksi penolakan rapid test di Makassar ini. Penolakan warga ini disebut akibat informasi hoax.
"Sebenarnya itu dihantui oleh pernyataan-pernyataan dari orang yang tidak bertanggung jawab dan berita-berita hoax. Sehingga itulah yang membuat takut masyarakat," kata Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe di Makassar, Sulsel, Senin (8/6/2020).
Rapid test, kata Mas Guntur, adalah proses medis yang sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan saat ini, khususnya terkait COVID-19.
Karena itu, dia mengimbau warga tidak takut, apalagi sampai menolak rapid test yang dilakukan oleh tim kesehatan dan pemerintah setempat.
"Imbauan jangan khawatir. Kalau ada isu yang tidak bertanggung jawab jangan dihiraukan. Lebih baik cari kepada siapa yang bersumber yang memahami masalah itu," terangnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng TNI-Polri menurunkan spanduk warga yang menolak rapid test Corona. Warga juga langsung diberi pemahaman.
"Camat dan lurah sudah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dan terus meningkatkan edukasi di masyarakat," ujar Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf dalam keterangannya kepada detikcom, Senin (8/6).
Kesalahpahaman yang dimaksud Yusran ialah kurangnya edukasi dan pemahaman ke warga tentang pemutusan mata rantai penyebaran virus Corona. Rapid test digelar salah satunya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Kota Makassar.
Yusran mengungkapkan jajaran camat hingga lurah bersama Binmas Polsek hingga Babinsa Koramil langsung menertibkan spanduk sejak dipasang warga.
Melihat sikap warga itu, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengingatkan warga tidak termakan hoax alias berita bohong terkait rapid test virus Corona.
Dia meminta jajaran camat, lurah, hingga RT-RW di Makassar terus memahamkan warga yang sudah termakan hoax dan membuat gerakan menolak rapid test.
"Ketika tiba-tiba ada isu (hoax rapid test) ini memang tugas pemerintah yang harus banyak turun mensosialisasikan, khususnya perangkat kelurahan, hingga perangkat paling bawah RT-RW mensosialisasikan bahwa tidak betul kabar bohong itu. Supaya tidak ada miskomunikasi atau misinformasi," ujar Rudi kepada detikcom di Makassar, Senin (8/6).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
