Ketua Ahli Kesehatan Masyarakat: DKI Belum Waktunya Akhiri PSBB 4 Juni

Ketua Ahli Kesehatan Masyarakat: DKI Belum Waktunya Akhiri PSBB 4 Juni

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 12:56 WIB
Suasana di Pasar Jatinegara tampak ramai oleh warga. Meski PSBB masih diterapkan, warga ramai-ramai datang ke pasar untuk berbelanja kebutuhan jelang Lebaran.
Ilustrasi Warga Saat PSBB Jakarta (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Gubernur Jakarta Anies Baswedan berharap 4 Juni besok menjadi hari terakhir pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Namun ahli kesehatan masyarakat menyarankan agar Jakarta tidak dulu mencabut PSBB pada 4 Juni.

"DKI, saya katakan saat ini belum waktunya. Ini karena kita khawatir orang balik masuk Jakarta," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Ede Surya Darmawan, kepada detikcom, Rabu (3/6/2020).

IAKMI melihat masih ada potensi penularan baru dari arus balik pasca-mudik. Lebih baik, Jakarta menunggu agar musim arus balik ini benar-benar berakhir sembari melihat perkembangan tingkat penularan virus Corona di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mengikuti waktu, dugaan kami di IAKMI yang kami presentasikan ke Menko PMK, masih harus ada kewaspadaan di bulan Juni ini. Sebab, saat ini yang sudah pulang kampung masih ingin kembali ke Jakarta," kata Ede.

IAKMI mendukung pengendalian arus balik ke Jakarta. Soalnya, bila arus balik tidak dibendung maka bahaya virus Corona gelombang kedua bisa menjadi nyata. Orang yang kembali ke Jakarta berpotensi tertular COVID-19 di kampung halaman dan menularkan kembali penyakit itu di Ibu Kota, atau bisa pula warga arus balik tertular COVID-19 begitu sampai di Jakarta.

ADVERTISEMENT

"Saran saya, DKI Jakarta seharusnya tidak mencabut PSBB dulu tapi lihatlah dulu kondisinya. Kalau langsung longgar, orang akan masuk ke Jakarta," kata dia.

Simak video 'Pesan Pemerintah dalam Menyambut Kehidupan Normal Baru':

Ede mendukung pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) atau pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) di level Rukun Warga (RW) yang mempunyai kasus COVID-19. Dengan begitu, maka penularan bisa terkendali dengan efektif. Intinya, PSBB jangan dulu dicabut atau dilonggarkan pada esok hari.

Dia mengutip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perihal indikator pelonggaran pembatasan sosial. Pembatasan sosial bisa dicabut apabila penularan sudah terkendali. Namun pada kenyataannya hingga kini, kasus baru COVID-19 masih terus saja ada di Jakarta.

"Kita mestinya bersiap-siap (menuju new normal) sampai tidak ada kasus baru. Misalnya dalam seminggu tidak ada kasus baru. Empat belas hari tidak ada kasus baru, secara epidemiologis, maka selesai. Berarti tidak lagi ada penularan, dan berarti masyarakat sudah berperilaku yang baru. Kalau masih ada penularan, berarti masih ada yang berperilaku yang lama," tutur Ede.

Pembatasan sosial bisa dicabut apabila pemerintah sudah mampu melakukan pengetesan, pelacakan, dan isolasi kasus COVID-19 dengan baik, serta pelayanan sistem kesehatan sudah mampu menampung kasus COVID-19. Untuk tes Corona di Indonesia, Ede memberi catatan.

"Kapasitas tes itu menentukan berapa kasus harian yang bisa kita ketahui. Isu lainnya adalah waktu tes. Tes belum bisa real time, pagi masuk sore keluar. Kita masih menunggu berapa hari. Rata-rata, variasinya dari 2 hingga 10 hari, rata-rata masih 5 hari," kata dia.

PSBB sudah diterapkan di Jakarta sejak 10 April lalu dan sudah dua kali diperpanjang, sehingga ada tiga fase PSBB di Jakarta sejauh ini. Sebelumnya, Gubernur Anies berharap 4 Juni nanti menjadi hari terakhir PSBB, apabila penularan bisa berhasil dikendalikan.

"Ini insyaallah bisa menjadi fase terakhir PSBB kita. Sesudah itu kita akan bisa kembali berkegiatan dengan meningkatkan kewaspadaan," kata Anies pada Selasa (19/5) lalu.

Saat itu, Anies menjelaskan tentang angka reproduksi virus Corona sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa besar tingkat penularan COVID-19. Pada Maret, angka di DKI Jakarta, kata Anies, sempat mencapai 4, yang artinya 1 orang bisa menulari 4 orang. Namun, seiring berjalannya PSBB, angka reproduksi efektif (Rt) di Jakarta mampu diturunkan menjadi kisaran 1. Angka Rt perlu diturunkan menjadi di bawah 1.

"Angka ini semua menggambarkan bahwa kita bergerak kurang-lebih di angka 1 reproduction number-nya. Kita harus menurunkan ini," jelas Anies.

Cara menurunkannya adalah menjalankan PSBB secara lebih disiplin, yakni warga harus tetap berada di rumah. Saat itu, persentase warga Jakarta yang berada di rumah sempat mencapai 60%. Dia ingin agar persentase warga yang tetap berada di rumah mencapai 70% hingga 80% supaya angka penularan COVID-19 bisa turun.

"Bila kita melakukan kedisiplinan tetap berada di rumah 2 minggu ke depan, maka insyaallah setelah 2 minggu ini kita bisa keluar dari fase PSBB," kata Anies.

"Ini bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin," tegas Anies.

Angka Rt COVID-19 di Jakarta dinyatakan turun oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Penurunan angka Rt virus Corona mengalami tren penurunan selama dua pekan, sejak 18 hingga 31 Mei 2020. Meski begitu, Rt COVID-19 di Jakarta belum turun hingga di bawah angka 1 sampai 31 Mei kemarin.

Halaman 2 dari 3
(dnu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads