.webp)
"Kontribusi beras untuk nasional sebesar 17 persen. Posisi Jatim berada di bawah Jawa Barat, sama-sama 17 persen hanya berbeda koma saja," kata Kepala Dinas Pertanian, Hadi Sulistyo di Gedung Negra Grahadi, Senin (1/6/2020).
Hadi mengatakan stok padi di Jatim hingga bulan Desember ada sebanyak 10,3 juta ton. Sedangkan stok beras ada 6,7 juta ton. Untuk konsumsi, mulai Juni hingga Desember, diprediksi sekitar 4,3 juta ton.
"Ini artinya masih mengalami surplus 2,4 juta ton. Stok beras surplus, namun hanya terkendala pada distribusi pangan," jelasnya.
Untuk produksi jagung di Jatim, lanjut Hadi, hingga Desember mendatang ada 8 juta ton. Dari jumlah tersebut, untuk konsumsi hanya 122 ribu ton dan untuk pakan ternak 2,4 juta ton.
"Yang defisit adalah kedelai. Jumlah produksi hingga Desember hanya 144.641 ton sedangkan konsumsi 447.912 ton. Sehingga mengalami defisit 303.2672 ton," paparnya.
Hadi menyebut pada musim hujan kemarin tidak ada yang mengalami gagal panen atau puso. Menurutnya untuk menghadapi musim kemarau, pihaknya menyiapkan cadangan benih daerah.
Selain itu Hadi mengatakan pihaknya juga menyediakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bekerjasama dengan Jasindo yang diperuntukkan kepada para petani. Ia berharap para petani di Jatim bisa mengikuti AUTP ini.
"Asuransi ini harusnya bayarnya Rp 180 ribu per-hektar namun para petani hanya membayar Rp 36 ribu, sisanya disubsidi oleh pemerintah," katanya.
Meski demikian lanjut Hadi, tidak semua petani di Jatim mengikuti AUTP. Ia menambahkan target AUTP sebanyak 280.000 hektar, namun yang ikut hanya 260.000 hektar lebih yang mengikuti AUTP.
"Sebenarnya tidak ada masalah mau ikut AUTP atau tidak. Kami hanya menyarankan kepada petani untuk ikut sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu ada puso," tuturnya.
Untuk kendala selama pandemi COVID-19, Hadi mengatakan bukan terletak pada produksi pangan, namun akan tetapi pada distribusi baik dalam provinsi maupun luar provinsi. Untuk itu ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, kemudian Dinas Perhubungan dan kepolisian.
"Kami meminta kendaraan yang digunakan untuk distribusi pangan diberikan pengecualian agar kondisi pangan bisa berjalan lancar," pungkasnya. (fat/fat)
