DPRD Jatim mendukung rencana pemerintah pusat untuk menerapkan new normal di beberapa daerah di Jatim. New normal dinilai bisa mengatasi kasus Corona di Jatim.
"Ya ini kan satu terminologi, teori dan kebijakan yang dicanangkan Presiden Jokowi. Tentu saja kita akan mengikuti anjuran dari pemerintah pusat untuk menanggulangi COVID-19 ini. Siap tidak siap kita harus menerapkan new normal ini," kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/5/2020).
Kusnadi menyatakan, Pemerintah Provinsi Jatim bersama DPRD Jatim harus siap memulai new normal. Apalagi masyarakat saat ini sudah merasa jenuh, khususnya yang wilayahnya menerapkan PSBB.
"Saya pikir kita harus siap semua lah. Kita gak bisa bilang gak siap. Taruhannya sembuh atau tidak. Kalau mau sembuh lakukan new normal, kalau tidak mau ya sembarang (terserah) nanti gak waras (sembuh). Intinya kita harus siap kalau pingin waras. Siap tidak siap harus siap membiasakan pola hidup berbeda yang sehat," tegasnya
"Memang masyarakat mengeluh dengan kondisi ini, siapa yang tahan tidak ada aktivitas sama sekali dan di rumah terus selama 3 bulan. Maka kalau lihat konsep new normal ini, masyarakat tetap melakukan kegiatan untuk mencari nafkah secara normal tapi tetap menggunakan protokol COVID-19. Yang pasti masyarakat harus disiplin," imbuhnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, indikator kesuksesan penerapan new normal nantinya akan bergantung pada banyak aspek. Salah satunya aturan pemerintah sendiri.
"Begini, sesuatu berhasil atau tidak tergantung banyak aspek. Kita ambil contoh Surabaya Raya sudah 2 kali PSBB sekarang masuk yang ketiga. Hasilnya memang belum diharapkan, itu apa sebabnya? Karena 50 persen pasien COVID-19 di Jatim ada di Surabaya," terangnya.
"Banyak sebab ya, mungkin kita pemerintah yang menerapkan aturan tidak fokus. Kemudian masyarakatnya mungkin karena kurang kesadaran atau tidak paham akhirnya kasus COVID-19 trennya masih naik. Saya atas nama Ketua DPRD Jatim menyatakan siap dan akan mengikuti aturan pusat terkait new normal," pungkasnya.