.webp)
Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menilai kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Juli mendatang belum siap dilaksanakan. Pertimbangannya, kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik yang harus jadi perhatian.
"Kalau mau dipaksakan Juli pada umumnya sekolah belum siap, kenapa belum siap? karena persyaratannya yang diajukan tiap ruangan harus disemprot tiap hari dua kali dengan disinfektan, terus juga yang agak berat itu tentang jaga jarak. Biasanya satu bangku itu dua orang, sekarang satu bangku, satu siswa," kata Ketua FAGI Iwan Hermawan saat dihubungi, Kamis (28/5/2020).
Alternatif lainnya, sekolah bisa membagi shift siswa menjadi pagi dan siang. Namun, hal itu tidak memungkinkan juga karena tenaga pendidik akan sangat terkuras habis. "Itu tidak memungkinkan karena gurunya jadi double kerja, paling selang-seling hari pertama, hari kedua," ujar Iwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, agar penularan COVID-19 bisa diminimalisasi, sekolah wajib memberikan pemeriksaan rapid test bagi siswa, tenaga pendidik, dan staf sekolah.
"Bila ada siswa atau guru yang reaktif atau ODP saja itu tidak boleh masuk, karena ada satu saja yang reaktif satu sekolah rentan menjadi satu klaster, itu yang paling berat, kita tidak bisa menyeleksi mana yang reaktif karena belum ada rapid," katanya.
"Sekolah mau mengadakan rapid test juga mahal kan, apalagi kalau sampai dibebankan ke orang tua ini akan berat. Agak berat kalau di bulan Juli, kalau melihat kurva pandemik masih naik dan tidak bisa terjun payung dalam satu bulan," katanya.
Dua Opsi
Iwan mengatakan, ada dua opsi yang mungkin bisa saja dilakukan agar KBM bisa berjalan. Salah satunya dengan mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang tidak bertarget pada kurikulum dan menggeser tahun ajaran baru ke 2021.
"Panduannya ada kang di SE Kemendikbud No 15 Tahun 2020, kalau FAGI dengan organisasi guru yang lain konsisten, pergeseran semester tahun ajaran baru dialihkan ke 2021. Enam bulan siswa diajari soft skill, keterampilan seperti SMK. Biasanya mengedepankan kognitif, kalau sekarang yang dikedepankan psikomotor, dia bisa belajar membuat hand sanitizer, masker, pembekalan agama seperti pesantren atau kemampuan bertahan hidup yang lainnya, jadi dalam enam bulan ada kemampuan baru, jadi enggak sia-sia" lanjut Iwan.
Opsi lainnya, PJJ yang mengacu pada kurikulum disiapkan dalam bulan ini. "Kalau kemarin kan guru dan Kemendikbud juga mungkin mendadak karena ada pandemi, kalau misal KBM dengan PJJ ditarik ke Agustus, maka Juni dan Juli ini bisa dibuat modul pelatihannya tentang bagaimana PJJ yang benar, baik dengan daring maupun luring," ujar Iwan.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar (GTPP Jabar) Daud Achmad memahami kekhawatiran tersebut. "
Ini juga memang timbul karena adanya kekhawatiran timbul adanya klaster baru karena memang kemarin ada informasi di negara lain begitu dibuka 70 siswa di sekolah itu positif kemudian ada berita terbaru 800 anak yang dilakukan pemeriksaan ternyata itu positif ya PCR-nya," katanya.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui tengah menyiapkan skenario masuk sekolah tahun ajaran baru 2020/2021. Dengan syarat, para pelajar SMA/SMK/SLB bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan protokol kesehatan yang maksimal.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Kartika mengatakan, keputusan Dinas Pendidikan Jabar masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini masih menunggu keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.
"Pak Menteri Nadiem Makarim ancar-ancar semester awal harus mulai di bulan Juli, tapi pertama kali masuk sekolahnya di tanggal berapa harus nunggu informasi Satgas Covid-19 Pusat," ujar Dewi yang akrab disapa Ike, Selasa (26/5/2020), seperti dikutip dari siaran pers Pemprov Jabar, Rabu (27/5/2020).
