.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat yang ingin pergi dari dan ke wilayah DKI harus membawa surat izin keluar-masuk (SIKM) Jakarta. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mendukung aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna memutus rantai penularan virus COVID-19.
Sekretaris Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, hingga hari ini pukul 09.06 WIB, sudah ada 6.347 warga yang mengajukan pembuatan SIKM. Dari 6.347 warga yang mengajukan, 4.294 di antaranya ditolak oleh Pemprov DKI.
"Laporan harian rekapitulasi data SIKM Selasa, 26 Mei, pukul 09.06 WIB total ditolak 4.294, selesai 1.213, menunggu validasi penjamin 661, dalam pengajuan 179, total permohonan 6.347, total layanan call center 1500-164 khusus SIKM 4.244, total user access 247.188," ujar Iwan saat dihubungi, Selasa (26/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Data Permohonan SIKM Jakarta (Foto: Istimewa) |
Iwan menjelaskan permohonan SIKM yang paling banyak ditolak itu karena kelengkapan persyaratannya tidak lengkap. Contohnya, tidak ada surat tugas hingga tidak mencantumkan nama pemohon.
"(Ditolak) paling banyak terkait persyaratannya. Tentang surat dan kelengkapan persyaratan, tidak ada tanda tangan atau meterai, surat tugas tidak mencantumkan nama," katanya.
Baca juga: Arus Balik ke Jakarta Ditangkal di 11 Titik |
Iwan melanjutkan SIKM yang ditolak itu juga karena tujuan awal dan akhir yang diajukan pemohon tidak melewati Jakarta. Selain itu, pemohon tidak melengkapi data penjamin.
"Lokasi awal dan akhir permohonan di luar wilayah DKI Jakarta dan juga tidak melewati DKI Jakarta, sama terkait penjamin, seperti e-mail pemohon sama dengan penjamin, e-mail penjamin tidak valid/tidak lengkap," ucapnya.
