"Iya betul, kita akan meminta keterangan langsung dari Gubernur terkait dengan RKUD (rekening kas umum daerah) karena memang kami menganggap itu tergesa-gesa," kata Ketua Fraksi PDIP Muhlis saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Selasa (19/3/2020).
Akibat pemindahan kas daerah dan rencana merger itu, ada dampak yang kurang berkenan dan jadi perdebatan di masyarakat Banten. Meski usulan interpelasi baru disampaikan setelah penarikan kas beminggu-minggu lalu, Muhlis menilai itu tak jadi soal.
"Dari awal kita sebenarnya tetap menyatakan akan menanyakan langsung, ini politik, interpelasi perlu kalkulasi, interpelasi tidak cukup dengan satu fraksi," ujarnya.
Rencananya, anggota fraksi PDIP akan menandatangani usulan hak interpelasi pada sore ini. PDIP juga terus berkomunikasi dengan fraksi lain di DPRD untuk ikut bersama.
"Sudah komunikasi, fraksi lain masih kalkulasi memang menunggu tertulis dari kami," ujarnya.
Ia sendiri mengaku meminta maaf kepada warga Banten jika langkah interpelasi gubernur membuat gaduh apalagi di tengah pandemi Corona. Langkah ini ia nilai perlu untuk kepentingan bersama.
(bri/mso)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini