.webp)
PKS setuju dengan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mematok syarat untuk pengurangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Keputusan pengurangan PSBB dinilai harus berdasarkan pendekatan sains, bukan pendekatan politik.
"Penanganan COVID-19 ini harus menggunakan pendekatan sains. Di beberapa negara yang menang melawan COVID-19 sejauh ini, mereka mengedepankan kebijakan berbasis sains dari sekadar politik," kata Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat PKS DPR RI Netty Prasetiyani kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).
Untuk diketahui, kebijakan Anies itu berbeda dengan pemerintah pusat yang tengah mengkaji pengurangan PSBB. Netty mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan PSBB yang dipilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah harus bertanggung jawab dengan kebijakan PSBB yang dipilih. Di saat undang-undang mengamanatkan untuk melakukan karantina kesehatan, mengapa tiba-tiba pemerintah mau melonggarkan PSBB? Padahal belum ada penurunan yang signifikan, justru sebaliknya," ujar Netty.
Di sisi lain, tidak sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah ini disebut Netty menjadi penilaian buruk bagi penanggulangan wabah virus Corona. Namun, menurutnya, kebijakan Anies yang mematok ketentuan sebelum mengurangi PSBB bisa menjadi alternative solusi.
"Terkait sikap Pemprov DKI yang menentukan standar pelonggaran PSBB, saya rasa kebijakan yang dipilih oleh Pemprov DKI dapat menjadi alternatif pilihan solusi. Jika angka peningkatan kasus ada di bawah 1% selama 10-14 hari berturut-turut akan dikonversi dengan sedikit kelonggaran PSBB. Atau jika terjadi penurunan kasus, penurunan pasien baru di ICU dan RS, dan penurunan kasus kematian, dan peningkatan kesembuhan secara signifikan," ungkap Netty.
"Jika tidak bisa diterapkan secara nasional, pelonggaran bisa diberlakukan secara parsial. Jangan hanya menggunakan perkembangan satu atau dua hari saja karena itu tidak menggambarkan tren pelambatan. Kita tetap harus mewaspadai fenomena second wave. Lebih baik sabar dan berkorban sedikit lebih lama, demi hidup yang lebih baik," imbuhnya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai akan berbahaya jika pemerintah tetap memaksakan pengurangan PSBB tanpa persiapan dan pencegahan klinis. Ia pun meminta pemerintah tak gegabah dan tetap menggunakan pendekatan sains untuk mengambil keputusan pelonggaran PSBB.
"Oleh karena itu, pemerintah jangan gegabah dengan melonggarkan PSBB tanpa perhitungan dan pertanggungjawaban secara sains. Jika pemerintah terus memaksa melonggarkan PSBB, sedangkan pemerintah tidak memiliki kesiapan pencegahan dan penanganan klinis, maka sama saja pemerintah membawa kepada marabahaya. Jangan sampai pemerintah mengorbankan rakyat demi menutupi kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah dalam perang melawan COVID-19," tegasnya.
