.webp)
Pemerintah menyediakan bantuan untuk meringankan warga yang terdampak pandemi Corona (COVID-19). Tapi nyatanya, bantuan untuk warga di Sumatera Utara (Sumut) malah diduga digasak. Alamak!
Kasus pertama terungkap di Dairi. Tersebar sebuah video warga memprotes jumlah bantuan sosial (bansos) yang diterimanya. Sontak video tersebut membuat heboh.
Dalam video yang beredar, terlihat seorang ibu-ibu berbicara dengan bahasa daerah. Dia terdengar menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jumlah bansos yang dijanjikan senilai Rp 600 ribu, tapi dirinya hanya menerima Rp 100 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Protes itu disebut disampaikan warga Desa Buluduri di Kantor Camat Lae Parira, Dairi, Sumut. Ternyata polisi sudah lebih dulu merespons peristiwa tersebut.
Sebanyak tujuh orang diamankan untuk proses penyelidikan dugaan pemotongan bansos itu.
"Iya, ada kita amankan. Diamankan tujuh orang kemarin," ucap Kapolres Dairi, AKBP Leonardo Simatupang, Rabu (13/5/2020).
Dia belum menjelaskan detail siapa saja pihak yang diamankan tersebut. Leonardo mengatakan ketujuh orang itu masih diperiksa.
"Diamankan kan belum tentu ditahan. Hari inilah terakhir gimana. Lagi diperiksa," ucapnya.
Tonton juga video 5 Hari Jelang Lebaran Pemerintah Salurkan Bansos ke 8,3 Juta KPM:
Satu kasus lainnya terjadi di Deli Serdang. Polisi menyelidiki dugaan pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) yang awalnya senilai Rp 600 ribu menjadi Rp 150 ribu. Ada enam orang yang telah diperiksa polisi.
"Benar, kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sifatnya wawancara saja karena masih penyelidikan. Sampai saat ini ada enam orang yang kita wawancarai dalam penyelidikan," kata Kapolresta Deli Serdang Kombes Yemi Mandagi, Senin (18/5/2020).
Diduga aksi sunat BLT terjadi di Desa Sumberjo, Pagar Merbau, Deli Serdang.
Dia mengatakan kasus ini berawal dari adanya kesepakatan di tingkat dusun untuk membagi BLT yang senilai Rp 600 ribu itu ke empat KK. Namun, saat pembagian, ada satu orang yang merasa keberatan dan mengembalikan uang tersebut.
"Sementara ini dari beberapa yang kami wawancarai dibagi untuk masyarakat lain atas kesepakatan mereka di tingkat dusun, jadi Rp 600 ribu dibagi untuk empat KK, namun karena ada satu orang yang berkeberatan akhirnya dikembalikan kepada yang berhak, penerima sebesar Rp 600 ribu," ucapnya.
Yemi tak menjelaskan detail identitas para pihak yang telah dimintai keterangan tersebut. Dia mengatakan proses penyelidikan dimulai sejak Kamis (14/5).
BLT sebesar Rp 600 ribu per keluarga selama 3 bulan itu diberikan pemerintah pusat. BLT ini diberikan ke warga di luar Jabodetabek yang belum terdaftar dalam program jaring pengaman sosial seperti PKH.
