"Kemarin (Sabtu 16 Mei), kami bertemu dengan tokoh agama dan jajaran gugus tugas. Saya sampaikan bahwa kita perlu memiliki kesamaan persepsi dalam menangani wabah ini. Langkah-langkah yang kami ambil bukan tindakan yang serta merta, namun melalui panduan dari pusat maupun kajian-kajian yang ada dari berbagai lembaga yang diakui legitimasinya," ungkap Anas kepada detikcom, Minggu (17/5/2020).
Organisasi Islam yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, LDII, dan Rabithah Alawiyah.
Anas mencontohkan tentang bagaimana kebijakan dalam penyaluran Jaring Pengaman Sosial. Ada berbagai skema bantuan yang disiapkan. Baik dari pemerintah pusat, provinsi ataupun dari kabupaten sendiri. Beberapa di antaranya ada yang mempersoalkan besaran bantuan dari masing-masing jenis bantuan tersebut.
"Seperti halnya bantuan dari BLT DD atau Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos yang mencapai Rp 600 ribu. Sedangkan yang dari Pemkab hanya Rp 200 ribu. Tentu harapannya bisa sama, namun kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan. Kebutuhannya bisa mencapai Rp 100 miliyar lebih. Sedangkan sisa anggaran yang ada sekitar Rp 250 miliar. Jika dipaksakan, akan banyak sektor yang tersendat. Seperti halnya pembangunan infrastruktur," papar Anas.
Begitu pula dengan penangan pasca COVID-19. Hasil riset dari berbagai lembaga survei menyebutkan bahwa akan ada lonjakan kegiatan pariwisata yang akan dilakukan oleh publik pasca pandemi. Prediksi tersebut harus segera disikapi, jika tidak ingin Banyuwangi telat dalam pemulihan ekonomi.
"Selain ingin bertemu dengan masyarakat, kebanyakan dari masyarakat menginginkan berwisata pasca pandemi ini. Untuk itu, kita perlu menyiapkan pariwisata seperti apa di era new normal ini. Hal ini yang akan kita rumuskan ke depannya," papar Anas.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi KH Mohammad Yamin mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Secara langsung maupun tidak, berbagai ormas keagamaan telah bergerak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
"Hampir semuanya telah bahu-membahu ikut serta menangani wabah COVID-19 ini. Kami berharap komunikasi intens terus dilakukan, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman saat kami mengambil keputusan tertentu, seperti saat menghadapi hari raya Idul Fitri yang akan datang," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Anas memberikan kesempatan bagi semua ormas Islam yang ada, untuk melakukan musyawarah internal dalam menghadapi Idul Fitri.
"Kesepakatan yang diambil oleh ormas, akan menjadi kesepakatan yang akan diambil pemerintah," pungkas Anas.
Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banyuwangi. Antara lain Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin, Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Letkol [Inf] Yuli Eko Purwanto, Komandan Angkatan Laut Letkol Laut [P] Joko Setiyono, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi M. Mi'raj, dan juga hadir pula Kepala Kementerian Agama Banyuwangi H. Slamet. (iwd/iwd)