.webp)
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez akan mengusulkan akan memperpanjang masa darurat nasional selama satu bulan ke depan. Usulan itu akan segera disampaikan kepada parlemen.
"Ini akan menjadi periode terakhir penetapan keadaan darurat dan akan berlanjut sampai akhirnya mulai membuka diri. Alasannya, bukan hanya selama 15 hari perpanjangan, ini akan menjadi sekitar satu bulan," kata Sanzhez dalam sebuah televisi seperti dilansir AFP, Sabtu (16/5/2020).
Baca juga: Fase Pertama Turki Melawan Corona |
Jika disetujui parlemen, keadaan darurat yang akan berakhir 24 Mei tersebut akan diperpanjang hingga akhir Juni mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Spanyol mulai melakukan lockdown pada 14 Maret lalu untuk memperlambat penyebaran virus Corona. Hingga saat ini lebih dari 230.000 penduduk Spanyol telah terinfeksi virus Corona, dengan kasus kematian sekitar 27.000 kasus.
Pemberlakuan lockdown itu telah diperpanjang selama 4 kali, di mana pemerintah melakukan pembatasan yang paling ketat terhadap negara yang berpenduduk sekitar 47 juta jiwa itu. Meskipun saat ini telah dilakukan beberapa pelonggaran secara bertahap dan akan selesai pada akhir Juni.
Data terakhir menunjukkan penurunan dengan laporan jumlah kematian dalam sehari sebanyak 102 kasus. Data tersebut menjadi angka terendah selama dua bulan terakhir. Di mana pada April lalu kasus kematian per hari mencapai 950 kasus saat puncak pandemi.
Sejak 11 Mei, pemerintah telah melakukan pelonggaran pembatasan. Setengah dari jumlah penduduk setempat mulai bisa menghirup udara segar untuk mengunjungi kafe. Namun pertemuan dibatasi maksimal 10 orang.
Baca juga: Gaya Tak Biasa Presiden Brasil Hadapi Wabah |
Pada Senin depan, sekitar 3 per 4 populasi akan menikmati kebebasan. Meskipun pelonggaran itu belum dilakukan di daerah yang zona merah seperti Madrid dan Barcelona.
Keputusan pemerintah untuk tetap membatasi kota Madrid sampai angka penularan nol memunculkan protes dari pemerintah daerah. Madrid menuduh pemerintah pusat bermain politik dan akan mengambil langkah hukum atas kebijakan itu.
