.webp)
PSBB Surabaya Raya resmi diperpanjang 14 hari hingga Senin (25/5/2020) mendatang. Anggota DPRD Jatim, Armuji menilai PSBB tingkat kabupaten/kota tidak efektif memutus mata rantai COVID-19.
"Jadi gini kalau PSBB, apalagi dikatakan gubernur belum efektif, kenapa diulangi lagi. Harusnya tidak perlu yang namanya PSBB daerah/wilayah tingkat kabupaten/kota," kata Armuji kepada detikcom, Senin (11/5/2020).
Armuni menyebut cara terbaik untuk memutus mata rantai COVID-19 di Surabaya Raya yakni, karantina tingkat RT. Hal itu ia anggap efektif dan lebih detail.
"Yang efektif ya karantina RT, atau PSBB tingkat RT. Jadi di tingkat kekuasaan terkecil yakni RT bisa digalakkan, karantina itu. Dengan begitu lebih cepat tahu mana orang yang terpapar mana yang sehat, jadi bisa diisolasi sejak awal tanpa PSBB kabupaten/kota," jelasnya.
Politisi PDIP ini menganggap karantina tingkat RT efektif karena di tingkat sekecil kampung, monitoring lebih mudah dilakukan. Selain itu, untuk skema bantuan juga lebih tepat sasaran.
"Ya itu Ketua RT pasti tahu mana yang misal terpapar Corona, langsung isolasi. Dijaga ketat kampungnya dengan protokol COVID-19. Seperti ini kan sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu yakni ronda/siskamling untuk menjaga kampung," urainya.
"Juga untuk bantuan, RT setempat pasti tahu mana warga yang butuh bantuan. Tidak harus nunggu data pusat, keburu orang sudah kesusahan baru dikasih, ya kalau dikasih, kalau tidak? Maka dari itu karantina RT lebih efektif," lanjutnya.
Bila di tingkat RT ditemukan warga yang bergejala/terpapar, kata Armuji, bisa dilakukan rapid test. Bila reaktif, akan langsung diswab.
Armuji menilai penerapan PSBB Surabaya Raya tingkat kabupaten/kota merugikan ekonomi masyarakat. Bila terus dilakukan, ekonomi akan terpuruk.
"Setiap RT bisa gotong royong untuk penanganan COVID-19. Contohlah Purwakarta di sana sudah berjalan karantina tingkat RT. Kalau kabupaten/kota jelas ekonomi akan terpuruk," tegasnya.
Armuji melihat kesadaran warga di tingkat RT sudah tumbuh. Hal itu ditunjukkan dengan penjagaan ketat di masing-masing kampung. Baik menutup portal atau mengecek warga yang akan datang.
"Itu yang efektif. Gubernur Jatim harusnya menerapkan itu. Wali Kota punya kewenangan untuk menggalakkan itu di tingkat RT/RW. Toh PSBB kabupaten/kota di Surabaya Raya tidak efektif, angka COVID-19 masih naik, apa perlu diteruskan kalau tidak efektif?," pungkasnya.
