Jakarta -
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna berharap para pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dan bekerja secara sungguh-sungguh berkomitmen pada sumpah jabatan.
"Oleh karena itu saya berharap pejabat yang dilantik hari ini dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan kesungguhan hati. Kita perlu orang-orang yang mempunyai kompetensi, bersinergi, profesional, bekerja tinggi, dan punya moralitas yang baik serta mampu mengabdi dan berkomitmen pada sumpah jabatan dalam bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya di Kemenkum HAM maupun pada tugas-tugas yang dibebankan padanya," kata Yasonna saat memimpin pelantikan pejabat Kemenkum HAM yang disiarkan langsung di situs Kemenkumham.go.id, Senin (4/5/2020).
Ketiga pejabat itu yakni Irjen Pol Reynhard Silitonga dilantik sebagai Dirjen PAS menggantikan Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt), Jhoni Ginting dilantik sebagai Dirjen Imigrasi setelah sebelumnya sebagai Pelaksana tugas (Plt) dan Irjen Pol Andap Budhi Revianto dilantik sebagai Irjen Kemenkum HAM mengantikan Jhoni Ginting yang diangkat sebagai Dirjen Imigrasi. Yasonna pun secara khusus memberikan pesan kepada ketiga pejabat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yasonna meminta Irjen Pol Andap Budhi Revianto yang resmi menjabat Irjen Kemenkum HAM membuat terobosan kreatif untuk meningkatkan moralitas, etika dan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai. Dengan demikian, Yasonna berharap tidak ada pelanggaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan intergritas para pegawai.
"Sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dapat diperkecil bahkan menjadi zero mistake. Sebagai Irjen saudara harus mampu meningkatkan indeks integritas Kumham menjadi lebih baik. Jangan berikan ruang pada KKN di Kumham," ujarnya.
Selain itu, Yasonna meminta Andap mampu mendeteksi segala bentuk penyimpangan sedini mungkin. Ia tak ingin Irjen Kemenkum HAM baru bertindak setelah ada penyimpangan.
"Segala bentuk penyimpangan harus dideteksi sedini mungkin oleh Irjen. Saya tidak mau Irjen bertindak setelah kejadian tapi Irjen harus mengantisipasi adanya dugaan fraud," ucap Yasonna.
Lalu Yasonna mengingatkan tugas berat sebagai Dirjen PAS kepada Irjen Reynhard Silitonga. Ia meminta Reynhard mampu menjalin sinergi dengan stakeholder yang lain untuk mencegah terjadinya pungutan liar hingga transaksi narkoba di dalam rutan dan lapas
"Sebagai Dirjen PAS yang baru dapat membuat terobosan yang dapat menerobos kesulitan yang ada sehingga ke depan pelayanan dapat ditingkatkan baik dari segi pembinanan, sinergitas dengan para stakeholder . Maupun segala pencegahan untuk celah terjadinya transaksi narkoba dan pungli harap diperhatikan," katanya.
Yasonna berharap pengalaman Reynhard selama menjadi anggota Polri aktif yang kerap bersinggungan dengan pelaku narkoba bisa diterapkan saat memimpin Ditjen PAS. Sebab, menurut Yasonna, penghuni lapas dan rutan hampir lebih 50 persen merupakan pelaku kejahatan narkoba.
"Ketahui saudara lapas dan Rutan kita dihuni oleh 50 persen lebih kejahatan narkoba. Kenapa saya tunjuk saudara Karena saudara bisa kerja sama dengan cepat dengan Polri dengan BNN dengan stakeholder terkait untu mengatasi masalah narkoba. Saya baru saja menerima paraf perubahan UU narkotika yang ada, kita selesaikan kita harapkan tahun ini agar semakin jelas perbedaan antara kurir, bandar dan pemakai yang menyesakkan lapas dan rutan kita. Saya minta saudara betul berikan perhatian yang sangat serius menangani narkoba, membersihkan lapas dari perbuatan tercela," ujar Yasonna.
Tak hanya itu, Yasonna berharap Reynhard juga memberikan perhatian lebih terhadap para napi-napi yang dibebaskan melalui program asimilasi dan hak integrasi. Yasonna meminta Reynhard meningkatkan pengawasan kepada para napi itu agar tidak lagi mengulangi kejahatan setelah bebas.
"Dari 39 ribu lebih napi yang kita keluarkan hanya sekitar 50 orang yang melakukan perbuatan pengulangan kembali. Jumlahnya masih sangat kecil namun saya minta saudara terus meningkatkan pengawasan kepada warga binaan kita yang asimilasi tersebut. Dan jika ada pengulangan tidak segan-segan mengambil tindakan tegas dan keras untuk memberikan pendidikan kepada mereka membina mereka agar nantinya menjadi warga negara yang taat hukum," katanya.
Terakhir, Yasonna meminta Jhoni Ginting selaku Dirjen Imigrasi mampu menjaga gerbang kedaulatan negara dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.
"Termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi tunaikan tugasmu dengan baik, jaga gerbang kedaulatan negara ini, jaga layani masyarakat kita, TKI-TKI kita yang keluar masuk Indonesia berikan perhatian yang khususnya pada saat ini warga negara kita yang masuk dari Malaysia, daru Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya tetap dengan prosedur COVID-19 tetapi layani mereka sebagaimana saudara melayani saudara-saudara kita yang lain," ujar Yasonna.
Yasonna juga meminta Jhoni Ginting menegakkan hukum keimigrasian dengan baik dan benar serta tutup setiap celah untuk melakukan pelanggaran yang berakibat fatal. Ia juga mengingatkan agar sistem keimigrasian diperbaiki agar kejadian pada Januari lalu tak terulang lagi. Untuk diketahui pada Januari lalu sistem keimigrasian menjadi sorotan karena salah mendeteksi masuknya tersangka KPK Harun Masiku ke Indonesia.
"Perbaiki kesisteman simkim kita secara terstruktur, akuntabel dan transparan. Januari lalu, kita kebobolan oleh karenanya menjadi tugas dan tanggungjawab saudara untuk membangun sistem keimigrasian yang baik. Saya tidak akan mentolerir siapapun yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi," pungkas Yasonna.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
