Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut terdapat 88 ribu orang miskin baru di wilayahnya yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyusul pandemi virus Corona (COVID-19). Ia juga menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor ikut terdampak.
Bima menuturkan sebanyak 71 ribu keluarga terdaftar dalam DTKS sebelum pandemi Corona. Kini, ditambah 88 ribu orang miskin baru non-DTKS akibat COVID-19.
"Ada warga DTKS yang selama ini masuk program skema bantuan pemerintah, jumlahnya 71 ribu keluarga. Sedangkan ada dari non-DTKS (yaitu) orang miskin baru yang terkena dampak COVID-19 jumlahnya 88 ribu," kata Bima dalam diskusi online DPP PAN bertajuk 'Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik Lantas Bagaimana Solusinya', Jumat (1/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, pemkot Bogor harus menanggung hidup 150 ribu keluarga miskin. Bahkan, menurut Bima, jumlahnya bisa terus bertambah. Ada kemungkinan 50% warga Kota Bogor terdampak ekonomi akibat pandemi Corona.
"Total sekitar 150 ribu tapi bisa bengkak lagi. Artinya bisa hampir 50% dari warga Bogor terdampak ekonomi," ungkapnya.
Ada prediksi yang menyatakan bahwa Juli Pandemi Corona akan selesai. Namun, Bima menilai hingga saat itu tiba, sebanyak 40% APBD kota Bogor telah terdampak COVID-19.
"Poin kedua bagaimana dampak COVID-19 di kota Bogor. Dari data, APBD kota Bogor rontok betul-betul rontok. Kalau kita baca sampai Juli prediksi 40% dari pendapatan asli daerah kita akan terdampak," jelas Waketum PAN itu.
Namun, sekali lagi Bima menegaskan bahwa pandemi Corona akan berakhir pada Juli hanyalah prediksi. Apabila lebih dari bulan Juli, dampaknya akan semakin besar terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan selama ini Kota Bogor bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata.
"Itu skenario optimis, apalagi kalau skenarionya pesimis sampai Desember. Kita lihat 40% dropnya. Sedangkan, kota ini sangat bertumpu pada jasa dan pariwisata," ucap Bima Arya.
(elz/elz)