Analisis CSIS: Mobilitas di Jabodetabek Tetap Tinggi saat PSBB

Gani menuturkan data pergerakan dikumpulkan dalam rentang waktu 1 April 2020 hingga 20 April 2020. Untuk memantau efektivitas PSBB Jakarta data tersebut dibagi menjadi sebelum PSBB dan setelah PSBB yang dimulai di tanggal 10 April 2020. "Meskipun fokus ada di Jakarta, kami juga menampilkan pergerakan antar kota yang berdekatan di provinsi-provinsi lain di Indonesia," katanya.

Menurut Gani dalam konteks Jakarta sebagai episentrum penyebaran COVID-19, penting untuk menganalisis mobilitas penduduk dari beberapa kota-kota yang mengimpitnya. "Mereka yang pergi ke, dan pulang dari, Jakarta setiap harinya memiliki potensi menyebarkannya ke kota-kota tempat tinggal," ujar Gani yang melakukan analisis bersama Kepala Mandiri Institute, Teguh Yudo Wicaksono.

Tim analis mengambil Kecamatan Kebayoran Lama untuk mewakili Jakarta. Sementara wilayah Provinsi Banten diambil Kecamatan Curug, Pakuhaji, dan Cisoka yang terletak di Kabupaten Tangerang. Data juga diambil dari Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hasil analisisnya menunjukkan persinggungan paling tinggi Jakarta terjadi dengan Bekasi Barat, kemudian dengan Curug, dan Cileungsi. Gani memaparkan memang terjadi penurunan secara agregat antara sebelum dan sesudah PSBB dijalankan.

"Namun sebenarnya tidak banyak perubahan yang substansial masih mendekati sebelum PSBB," ujar Gani.

Penurunan mobilitas masyarakat secara signifikan hanya terjadi di akhir pekan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang pergerakan manusia dari luar Jakarta ke dalam kota masih tergolong tinggi, meskipun PSBB telah diberlakukan. Artinya, aktivitas ekonomi masih banyak berlangsung di Jakarta.

Petugas gabungan Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP dan Dunas Kesehatan Tangsel melakukan pemeriksaan penumpang dan pengecekan suhu tubuh pengendara dan penumpang mobil yang memasuki wilayah Tangerang Selatan di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (18/4/2020). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

"Ini menghasilkan arus pekerja dari kota-kota sekitar yang masih tinggi. Meskipun secara umum jumlahnya tidak menyentuh tingkat sebelum PSBB diberlakukan," kata lulusan London School of Economics and Political Science, Inggris itu.

Karena itu menurut Gani perlu dievaluasi bahwa kebijakan PSBB hanya untuk mengurangi aktivitas di dalam satu kota, namun tidak bisa mengurangi laju penduduk dari satu kota ke kota lainnya. PSBB juga memiliki kekurangan dalam hal integrasi dan kolaborasi yang minim antar kota, terutama yang saling berdekatan.

Kebijakan ini hanya fokus pada aktivitas tiap kota tanpa mempertimbangkan aktivitas di kota lain. Permasalahannya dalam konteks rantai produksi misalnya, aktivitas ekonomi di satu kota berhubungan erat dengan kota lainnya. Tidak hanya pergerakan pekerja, kontak manusia juga bisa terjadi pada konteks distribusi bahan baku dan lain sebagainya.

Sejumlah warga ramai-ramai mengantre untuk mendapatkan sembako di gedung Baznas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

"Keterbatasan ini yang harus jadi fokus para pembuat kebijakan. Karena itu protokol penanganan COVID-19 juga harus dilakukan sepanjang jalur supply chain karena di situ ada kontak manusia juga," ujar Gani.