MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah yang Rawan Miskin

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah memperhatikan masyarakat kelas menengah yang terimbas wabah COVID-19. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan penghasilan maupun kehilangan pendapatan membuat kelompok ini menjadi rentan secara ekonomi.

"Kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat kelas menengah perlu dipikirkan karena mereka rentan kembali miskin setelah gelombang PHK menimpa para pekerja," ujar Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Rabu (29/4/2020).

Rerie menilai kelompok masyarakat kelas menengah, punya peran sebagai penopang perekonomian nasional. Data Bank Dunia menyatakan 115 juta orang Indonesia berada di kelas menengah atau hampir separuh dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya di kisaran 260 juta.

Kementerian Ketenagakerjaan per Senin (20/4/2020) bahkan mencatat 2,1 juta orang dari 116.370 perusahaan kena PHK dan dirumahkan sementara. Bila penanggulangan wabah COVID-19 memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan, jumlah kelas menengah yang rawan miskin dinilainya akan terus bertambah.

Diketahui, beberapa kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah untuk kelas menengah dalam menghadapi dampak wabah COVID-19. Misalnya, pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja yang diperluas tidak hanya pada sektor manufaktur tetapi juga ke 18 sektor usaha lain.

"Namun dampak wabah COVID-19 berpotensi memukul lebih dalam kelompok masyarakat kelas menengah. Dan melihat jumlah masyarakat kelas menengah yang cukup besar, kiranya perlu dipikirkan mekanisme pemberian bantuan bagi mereka juga," ungkapnya.

Rerie lalu merujuk beberapa keluhan kelas menengah seperti biaya listrik non-subsidi, biaya pendidikan di sekolah swasta yang menjadi tanggungan mereka, termasuk pinjaman di bank.

"Ada yang penghasilan per bulannya tinggal Rp 2 juta, bahkan ada yang hanya mengantongi Rp500 ribu. Jumlah itu jelas tidak bisa menutupi biaya operasional rumah tangga yang sudah terlanjur tinggi. Untuk itu, perlu dipikirkan bersama bagaimana agar mereka tidak jatuh lebih dalam," imbaunya.

Lebih lanjut, dia berharap, pemerintah untuk segera memperbaharui data penerima Bansos dengan memasukkan kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Bila data sudah valid, pemerintah bisa mengajak partisipasi pihak swasta dalam menyalurkan bantuan sosial.

"Kecepatan dan ketepatan dalam memperbaharui data berpotensi mencegah pergerakan para pekerja terdampak wabah COVID-19 dari kota-kota besar ke kampung halaman untuk memutus mata rantai penyebaran," pungkasnya.