Jakarta -
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali usulan dari pemerintah daerah untuk penghentian operasional kereta rel listrik (KRL). Komnas HAM melihat pemerintah masih berorientasi ekonomi dibanding kesehatan masyarakat.
"Soal KRL, ini memang kami pantau di media beberapa kali misalkan Bupati Bogor meminta agar KRL ditinjau ulang untuk dioperasikan. Nah, ini sebenarnya kita harus jelas, kita ini platformnya itu mengabdi kepada kesehatan atau mengabdi pada ekonomi? Harusnya mengabdi kepada kesehatan," ujar Komisioner Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komnas HAM RI, Choirul Anam, dalam konferensi video, Rabu (29/4/2020).
Anam melihat, jika pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi juga akan berangsur baik. Untuk itu, kata Anam, pemerintah daerah punya otoritas dalam bertanggung jawab terhadap kesehatan warga di daerahnya.
"Semakin cepat kita berorientasi pada kesehatan, semakin kelar urutan-urutan pembatasan dan sebagainya, ini akan semakin cepat kita punya kesempatan untuk pemulihan ekonominya. Oleh karenanya, sebenarnya yang punya otoritas itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sedikit banyak juga punya tanggung jawab untuk bagaimana melindungi, memenuhi kesehatannya," ujar Anam.
Komnas HAM meminta pertimbangan penghentian KRL ini ditanggapi serius oleh pemerintah. Anam mengatakan berhasil atau tidaknya
PSBB bergantung pada arus manusia yang ditopang oleh transportasi publik.
"Oleh karenanya, permintaan beberapa pemerintah daerah tersebut untuk memindahkan KRL secara sementara penting untuk dipertimbangkan secara serius, karena belajar dari penerapan peraturan pemerintah di Jakarta periode pertama sebelum diikuti PSBB di tiga daerah Bekasi, Tangerang, sama Bogor dan Depok ya itu, babak belur karena memang sirkulasi dan arus yang menentukan berhasil atau tidaknya PSBB itu arus orang yang ditopang oleh transportasi publik," kata Anam.
Anam menyebut pemerintah daerah punya alasan yang konkret untuk penghentian operasional KRL. Sebagai contoh, kata Anam, Bupati Bogor menemukan kasus positif Corona berada di daerah yang dekat dengan stasiun KRL.
"Oleh karenanya, permintaan beberapa daerah untuk meninjau ulang KRL penting kita tanggapi secara serius agar kita punya kesempatan dengan cepat untuk memulihkan perekonomian dengan cepat. Kalau nggak, memang akan sangat serius, karena kalau penjelasan dari Bupati Bogor misalnya salah satu titik yang krusial mereka mendapatkan pasien yang positif Corona adalah daerah-daerah yang dekat mobilisasi KRL, stasiun, dan sebagainya," imbuhnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
