.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait permintaan kepala daerah yang ingin operasional KRL disetop selama PSBB. Apa kata Jokowi?
Jokowi mengatakan ada banyak orang yang menggunakan fasilitas KRL. Bila pemerintah daerah mempersiapkan bantuan sosial bagi mereka yang sehari-hari mencari penghasilan dengan KRL, pemerintah pusat akan memberikan izin untuk menyetop KRL.
"Kalau daerah mau mempersiapkan dan menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4/2020) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL karena naik KRL ini murah sekali, itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka, dengan bantuan sosial yang baik, saya hentikan," tambah Jokowi.
Jokowi mengaku tidak keberatan bila KRL disetop operasionalnya demi memutus mata rantai penanganan Corona. Namun pemerintah daerah harus menyiapkan solusi.
"Mereka kan meminta. Mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, social safety net. Jaring pengaman sosial disiapkan dulu. Jangan hanya meminta dihentikan dan ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri. Nggak bisa seperti itu. Itu yang saya nggak bisa. Bukan masalah kebijakannya. Bukan itu," katanya.
"Nggak apa-apa, dihentikan (KRL) nggak apa-apa. Tapi mereka disiapkan dulu. Kalau tidak, kalau ada bus siapkan bus agar tidak berdesakan di KRL. Busnya diisi separuh saja agar ada physical distancing di situ. Sehingga memberikan solusi," imbuhnya.
(zlf/zlf)
