.webp)
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum berharap tak ada lagi penolakan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang akan diberikan kepada warga. Ia pun meminta agar aparat desa/kelurahan, bisa menyampaikan koreksi atau masukkan secara prosedural, dan tak berkoar di media sosial.
"Jangan berteriak-teriak di media sosial. Kalaupun ada masukan atau koreksi, sampaikan kepada kami lewat pak camat dulu atau lewat pak bupati dulu," kata Uu dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (29/4/2020).
"Karena seharusnya kan aparat pemerintah di bawah itu bisa mendinginkan masyarakat juga. Harus bisa menjadi pemimpin yang bijaksana," kata politisi asal Tasikmalaya itu melanjutkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Uu, Pemprov Jabar memberikan bansos berdasarkan data yang berasal dari kabupaten dan kota, dengan sumber awal data berasal dari RT dan RW yang kemudian disampaikan ke kelurahan atau desa serta kecamatan.
"Artinya bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari periode sebelumnya, bisa diajukan. Tidak usah marah-marah, tidak usah mengusir petugas. Pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin untuk tepat sasaran, tetapi untuk tepat sasaran ini harus memakai jalur (pemerintahan) yang ada di bawah," kata Uu.
"Dan yang menganalisa layak dan tidaknya yang mendapat bantuan adalah (aparat pemerintahan) yang ada di bawah. Dan sekali lagi bukan hanya bantuan dari provinsi yang ada tapi ada saluran bantuan lain," ia menambahkan.
Uu mengimbau warga yang berkemampuan agar membantu warga lain yang kekurangan. "Saya juga berharap kepada masyarakat bisa peduli terhadap lingkungan. Seperti membuat nasi bungkus atau apapun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan hanya menunggu (bantuan) dari pemerintah, karena kami juga terbatas," kata Uu.
Sebelumnya, puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menolak distribusi paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar berkaitan penanganan dampak Corona atau COVID-19. Mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Cisaat, Selasa (28/4/2020), untuk audiensi dengan Pemkab Sukabumi dan DPRD Sukabumi.
APDESI menilai terdapat tumpang tindih data penerima bansos, sehingga perlu adanya verifikasi dan validasi data kembali. Para kades ini menilai jika paket bantuan tetap disalurkan akan terjadi polemik di masyarakat. Mereka menganggap akan disalahkan warga.
"Seluruh kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda terlebih dahulu bantuan provinsi Jawa Barat itu sampai batas waktu tidak ditentukan. Kami tidak menginginkan ada gejolak di masyarakat ketika data itu tidak sesuai dan tepat sasaran," kata Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu.
Tonton video Gegara Bansos, Kades Subang Protes ke RK-Jokowi:
