.webp)
Sebuah video ungkapan kekecewaan Kepala Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil viral di media sosial. Kekecewaan ini terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dampak Corona.
Dalam video berdurasi 3,38 menit itu, terlihat empat orang mengenakan seragam dinas aparat desa dan seorang lainnya berpakaian biasa. Mereka terdiri dari RT, RW dan kepal dusun.
Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim yang lantang mengungkapkan kekecewaan tersebut. Ia mengaku kecewa karena data yang sudah diambil RT/RW tidak digunakan, malah merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk diajukan ke Pemprov Jabar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan bapak dengan warga kami sendiri, sekarang kadinsos kabupaten Subang pun seolah-oleh cuci tangan bahwa data yang diambil oleh RT/RW itu tidak berguna seolah-olah, hanya dari data DTKS yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan, ini menjadi simpang siur," kata Indra dalam video seperti dilihat, Selasa (28/4/2020).
Menurutnya perbedaan data yang dilakukan pihaknya dengan bantuan yang disalurkan membuat kagaduhan di tengah warga. Mereka mempertanyakan pendataan yang dilakukan pihak desa.
"Siapa yang akan di serang warga kami, pasti ini RT, RW dan pada kadus kemudian kami yang paling terakhir yang ada di pemerintahan desa, sekali lagi saya kepala desa jalan cagak merasa prihatin dengan kebijakan-kebijakan yang bapak (Ridwan Kamil) keluarkan," ungkap dia melanjutkan.
Berikut isi lengkap dalam video tersebut:
Bismillahirohmanirrohim
Assalamualaikum wr.wb
Saya Indra Zainal Alim Kepala Desa Jalan Cagak Kabupaten Subang.
Pada Bapak Presiden, Bapak Menteri Desa terutama Bapak Gubernur Jawa Barat pak Ridwan Kamil
Tolong, ketika bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas khususnya yang berhubungan dengan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapat bantuan, warga kami sudah tenang pak sebenarnya sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan, karena warga kami sudah terbiasa hidup dengan kesusahan, dengan statement bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh dan yang paling jadi garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa, bukan saya saja sebagai kepala desa jalan cagak tapi yakin seluruh kabupaten Subang termasuk bapak bupati kabupaten Subang pun kebingungan dalam kebijakan ini, dalam setiap hari berubah-ubah, dari keputusan menteri kemudian keputusan dirjen, mana hirarki perundang-undangan kita digunakan, jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak, tolong sekali lagi pak, kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan bapak dengan warga kami sendiri, sekarang kadinsos kabupaten Subang pun seolah-oleh cuci tangan bahwa data yang diambil oleh RT/RW itu tidak berguna seolah-olah, hanya dari data DTKS yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan, ini menjadi simpang siur, jadi sekali lagi khususnya bapak gubernur yang saya hormati pak Ridwan Kamil, kami masyarakat khususnya desa jalan cagak, sebelum bapak menggembar-gemborkan bahwa akan ada bantuan, kami merasa tenang dan kami fokus terhadap pencegahan COVID-19 tapi ketika bapak mengeluarkan statement kebijakan tentang bantuan ini, kami seolah-olah warga semua tidak tenang dan menunggu bantuan yang tidak pasti, ini pak kadus kami, ini RW kami, dan ini RT kami yang sudah mendata dari bahwa sekarang seolah-olah tidak ada guna, siapa yang akan di serang warga kami, pasti ini RT, RW dan pada kadus kemudian kami yang paling terakhir yang ada di pemerintahan desa, sekali lagi saya kepala desa jalan cagak merasa prihatin dengan kebijakan-kebijakan yang bapak keluarkan.
Terimakasih dari kami.
Wassalamualaikum wr.wb
Ditemui di kantornya, Kades Jalan Cagak, Indra mengatakan sengaja membuat video tersebut agar keluhan aparatur desa hingga RT bisa didengar Pemprov Jabar.
"Pertama alasan saya membuat video itu karena memang kejadian di lapangan mengenai bantuan sosial tentang COVID-19, awalnya kisruh pendataan, kami simpang siur data awal, dari pihak dinsos data tanpa ada kuota siapa saja warga yang terdampak bisa di ajukan, tapi pada akhirnya ketika di lapangan yang mendapat bantuan di provinsi itu sesuai dengan data DTKS yang ada di dinsos bukan data yang di kumpulkan RT/RW", ujar Indra di kantornya.
Menurutnya perbedaaan data ini membuat kegaduhan di masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang datang ke kantor desa dan menanyakan perihal bantuan kepada RT/RW yang mendata di lapangan."Ini yang memicu kericuhan, banyak serangan warga ke RT dan RW," jelas Indra
Diketahui jumlah warga yang didata terdampak COVID-19 dan diajukan untuk mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.252. Namun berdasarkan informasi dari perangkat desa, jika merujuk pada data DTKS 1 RT hanya terdata sekitar 7 sampai 15 KK, itu pun belum diketahui ke-update-annya seiring ada warga yang sudah meninggal atau pindah.
