.webp)
Beragam bantuan dari pemerintah siap dibagikan ke masyarakat khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Di Kabupaten Garut, sejumlah kepala desa mengeluh. Mereka takut terjadi konflik karena tak semua kebagian.
Bupati Garut Rudy Gunawan membenarkan hal tersebut. Rudy menyebut, sejumlah desa enggan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
"Ada beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT. Dananya tidak cukup," ucap Rudy kepada wartawan, Sabtu (19/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran BLT yang hendak dibagikan diketahui senilai Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KK). Dana BLT yang kecil di beberapa desa tak sebanding dengan jumlah KK yang menjadi penerima. Terkait permasalahan itu, Rudy mengaku pihaknya tengah mencari solusi.
"Kalau dikasih, nanti bisa terjadi konflik di daerah," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah memberikan usulan. Pihak desa diminta memberi penjelasan kepada masyarakat.
"Ide saya, kades ini kumpulkan para perangkatnya atau melaksanakan musyawarah dahulu untuk menentukan orang yang tepat dan berhak menerima," kata Siti kepada wartawan di Tarogong Kaler, Minggu (19/4/2020).
Siti mengatakan, pihak desa bisa mengerahkan perangkatnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemberian bantuan. Pendekatan dilakukan sebelum bantuan dibagikan.
"Ada pendekatan dulu, supaya memahami," tutup Siti.
(mud/mud)
