Pengurus RW di Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, mengeluhkan paket sembako yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Paket sembako yang diterima dari Pemkab Bandung Barat berisi beras 10 kg, kentang 1 kg, tomat 1 kg, buah pir 1 kg, telur 500 gram, mie instan 12 bungkus, minyak 2 liter, dan ayam potong 1 kilogram.
Misalnya di RW 13 yang ada di Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, pengurus RW saat ini menerima 5 paket sembako melalui pihak desa, namun ayam potong yang diterima dalam kondisi busuk dan berbau tak sedap. Ditambah beras yang juga tak bisa dikonsumsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya betul kami terima sembako dalam kondisi tak layak konsumsi. Seperti ayam yang sudah busuk dan baunya tak sedap. Ini bisa menimbulkan penyakit. Beras juga kondisinya sama," ujar Adi Hardiyanto, Ketua RW 13, kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).
Lantaran kondisi sembako yang diterima tidak laik konsumsi, pengurus RW setempat tidak akan membagikan sembako tersebut pada warga yang berhak menerimanya.
"Sebetulnya kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Tapi apa yang bisa dimanfaatkan kalau sembakonya sudah busuk saat diterima. Kami pasti akan buang item sembako yang busuk ini," katanya.
Masalah lainnya, jumlah paket sembako yang diterima pun tidak sesuai dengan angka yang diajukan ke pihak desa. Dari 497 kk yang diajukan menerima sembako, RW setempat hanya menerima 5 paket sembako.
Pasalnya, dari 60 RT di 13 RW yang ada di Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, hanya menerima 29 paket sembako yang dikemas dalam 1 dus. Beruntung ada tambahan 18 paket sembako dari pihak swasta.
"Jelas tidak sesuai. Dari 60 RT di 1 desa, hanya dapat 47 paket sembako dalam 1 dus. Kita siasati untuk setiap dus itu dijadikan 5 paket sembako. Biar lebih banyak warga membutuhkan yang kebagian sembako," katanya.
Saat ini, pihaknya bersama pengurus RW lain sudah bertemu dengan pihak desa setempat membahas kualitas dan kuantitas sembako yang didapat.
"Memang ini kata desa baru tahap pertama pembagian, tapi tetap saja kan jumlah dan kualitasnya sangat buruk. Pihak desa juga malah bilang sebisa mungkin sampaikan pada warga agar tidak jadi masalah. Yang bingung kan kami pengurus RW yang akan membagikannya," terangnya.
(mud/mud)