.webp)
Gubernur Banten Wahidin Halim melalui surat keputusannya melakukan penarikan kas APBD dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Hal ini tertuang dalam surat keputusan Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 yang ditandatangani pada 21 April 2020.
Dalam pertimbangannya, berdasarkan berita acara pembahasan likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten pada 21 April 2020, disepakati bahwa Bank Banten berdasarkan pendapat Kepala Perwakilan BI Banten sudah dalam kondisi tidak liquid dan mengalami setop kliring. Sehingga atas pertimbangan ini diperlukan langkah penyelamatan atas dana milik Pemprov Banten yang berada di rekening kas umum daerah.
"Bahwa berdasarkan laporan salah satu Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Banten yang menyatakan bahwa kondisi bank tersebut di atas sekarang mengalami kesulitan likuiditas," begitu bunyi di pertimbangan kedua sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (23/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas dasar itu, kemudian ditetapkan bahwa perlu dibuat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Baat dan Banten sebagai tempat penyimpanan kas daerah.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat membenarkan ada pemindahan kas daerah dari Bank Banten ke BJB. Tapi menurutnya itu tanpa melalui konsultasi ke dewan.
"Betul, sangat disayangkan, itu nggak mendasar. Gubernur nggak koordinasi dengan kita, kita nggak diajak bicara," kata Ade saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Pertimbangan pemindahan kas ini juga katanya tidak masuk akal. Alasan bahwa bank tidak liquid dan tidak melakukan kliring karena sedang proses pembayaran surat berharga. DPRD rencananya memanggil pihak Pemprov Banten menangani hal ini.
