.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons anggapan pemerintah yang dinilai tidak transparan dalam membuka data terkait kasus Corona. Jokowi mengatakan semua provinsi punya laman yang bisa diakses, sehingga tidak ada data yang ditutup-tutupi.
"Saya menyampaikan itu karena di luar saya mendengar ucapan-ucapan bahwa pemerintah ini tidak terbuka, tetapi kalau saya lihat yang tidak terbuka di sebelah mana? Data itu kan kita peroleh dari kabupaten, kota, provinsi, yang dikonsolidasikan Kemenkes dan Gugus Tugas COVID, menjadi sebuah data yang sudah terkonsolidasi," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4/2020) malam.
"Kalau ingin melihat langsung, lihat saja di daerah-daerah, kan sekarang ada misal daerah A covid.go.id, B corona.go.id mereka punya semua kok, apa yang tidak terbuka? Apa yang tidak transparan? Saya kadang nggak ngerti," sambung Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyampaikan perlunya kehati-hatian pemerintah dalam menyampaikan informasi ke lapangan. Menurutnya, informasi yang disampaikan tidak boleh membuat masyarakat resah.
"Nggak, itu saya sampaikan awal-awal, saat ditemukan pasien 01 dan 02. Saya menyampaikan agar hati-hati menyampaikan informasi ke lapangan, agar tidak membuat masyarakat itu panik, karena kalau panik sistem kesehatan nasional kita tidak mampu menangani ini," ujarnya.
Jika timbul rasa resah dan panik di masyarakat, jelas Jokowi, mereka akan berbondong-bondong datang ke rumah sakit. Dengan begitu, sistem kesehatan nasional lumpuh.
"Kalau semua orang berbondong-bondong ke rumah sakit minta diperiksa, minta dites, nggak akan mampu. Negara manapun nggak akan mampu, negara maju yang kita lihat sama, karena kepanikan masyarakat semua pengen ke rumah sakit, semua pengen dites, kekuatan kesehatan nasional mereka yang sudah modern pun juga roboh kalau tidak mampu menangani itu," katanya.
"Tapi bahwa data itu harus transparan karena itu penting supaya semua orang ngerti dan bisa menjaga bisa memproteksi bagaimana lingkungannya, siapa yang terkena sehingga tahu tindakan apa yang dilakukan," lanjut Jokowi.
(eva/hri)
