Larangan Mudik demi Corona Tak Makin Pandemik

Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah masa pandemi Corona. Yuk, lihat lagi momen-momen mudik yang pastinya sangat dirindukan. — Ilustrasi mudik/Foto: Dok. detikcom

Jakarta -

Pemerintah resmi melarang mudik lebaran bagi semua masyarakat. Akan ada ketentuan dan sanksi yang disiapkan bila larangan ini dilanggar.

Larangan mudik ini tak lain untuk mencegah penularan virus Corona. Pemerintah ingin memutus mata rantai penularan pandemik ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan, sebelumnya larangan mudik berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN dan TNI-Polri. Namun, kini larangan mudik berlaku bagi seluruh warga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi dalam ratas kemarin.

Jokowi menjelaskan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disampaikan Jokowi, ada 68 persen masyarakat yang tidak mudik, 24 persen ingin mudik, dan 7 persen sudah mudik.

Jokowi menekankan angka 24 persen ini masih cukup tinggi.

"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang tetap masih berkeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen. Artinya, masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi," kata Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menjabat Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan beberapa ketentuan larangan mudik lebaran.

Luhut mengatakan, larangan mudik ini akan berlaku mulai 24 April 2020. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi yang melanggar.

"Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif dikerjakan mulai 7 Mei," ucap Luhut.

Luhut menjelaskan nantinya, saat aturan ini mulai diberlakukan, tak boleh ada lalu lintas orang keluar masuk Jabodetabek. Namun, angkutan logistik masih tetap diizinkan. Lalu lintas di dalam Jabodetabek pun masih tetap dibolehkan.

Luhut juga mengatakan, KRL akan tetap beroperasi begitu juga dengan jalan tol. Luhut menegaskan jalan tol tidak akan ditutup, namun operasionalnya dibatasi hanya untuk angkutan logistik atau yang berkaitan dengan kesehatan, layanan perbankan dan lainnya.

"Jalan tol tidak akan pernah ditutup tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan dan sebagainya, jadi kita masih membuka itu karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat itu juga harus hidup," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya