.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah pusat dan daerah segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Ia menjelaskan penyaluran bantuan sosial harus berdasarkan data yang akurat agar tepat sasaran.
"Penyaluran program bantuan yang akan diberikan pemerintah dalam waktu yang hampir bersamaan menuntut tingkat kecermatan yang tinggi dari para pelaksana di lapangan. Meski penyaluran bantuan bersifat disegerakan harus dilakukan dengan pendistribusian yang tepat sasaran, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (20/4/2020).
Dalam penanggulangan dampak pelaksanaan PSBB, pemerintah menjanjikan akan segera menyalurkan berbagai program bantuan sosial (Bansos) antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta penerima dan program bantuan sembako selama 9 bulan untuk 20 juta penerima. Selain itu Bansos tambahan juga diberikan untuk Jabodetabek sebanyak 4,1 juta penerima, Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 9 juta keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lestari meminta agar Bansos dapat disalurkan lebih cepat kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 terkait banyaknya masyarakat yang memutuskan mudik lebih dini ke kampung halaman.
"Mereka memilih mudik dengan berbagai alasan antara lain kehilangan pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan untuk biaya hidup maupun untuk membayar kontrak rumah," jelasnya.
Sebelum PSBB diberlakukan, sudah banyak para pekerja sektor informal yang kehilangan penghasilan. "Saat ini sejumlah perusahaan sudah mulai mengistirahatkan karyawan. Penyaluran bansos harus lebih cepat," katanya.
Namun, ia mengingatkan, dalam penyaluran bantuan sosial membutuhkan data yang akurat. "Di sejumlah media disebutkan ada banyak pengembalian bantuan dari pemerintah daerah karena nama di daftar penerima sudah tidak tinggal di alamat tersebut," ungkapnya.
Adapun dari 5.377 paket sembako yang telah diserahkan ke warga di sebuah kelurahan di Jakarta Selatan, 500 di antaranya dikembalikan. Sedangkan di empat kelurahan lainnya yang sudah terjadwal menerima bantuan pada 15 April 2020, sampai dengan kemarin, masih belum ada bantuan yang mengalir.
Lestari menegaskan data penerima yang tidak diverifikasi dengan baik dan manajemen penyaluran yang buruk, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam penyaluran program Bansos tersebut. Ia berharap adanya transparansi dalam penyaluran sejumlah bantuan, agar semua pihak bisa mengontrol pelaksanaannya.
"Jangan menunda pemberian bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Pemberian bantuan pun mesti dipastikan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, transparan dan jelas. Bantuan tak asal," pungkasnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi pengabdian tenaga kesehatan dalam mengatasi wabah COVID-19. Hal ini ia sampaikan terkait situasi beberapa hari terakhir yang menunjukkan jumlah pasien sembuh telah melampaui jumlah pasien yang meninggal.
(prf/ega)
