.webp)
Dampak dari pandemi Corona atau COVID-19 menyasar seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali para awak angkutan umum. Sebulan tak beroperasi, para personel angkutan di Ciamis, Jawa Barat, mendatangi pihak perusahaan di Jalan Jendral Sudirman, Senin (20/4/2020).
Mereka menanyakan soal bantuan dari Korlantas Polri yang meluncurkan Program Keselamatan Tahun 2020. Mereka mengaku belum belum mendapat bantuan tersebut. Padahal beberapa personel di perusahaan lain informasinya sudah mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu.
Para awak angkutan ini dalam keadaan susah karena sudah hampir sebulan tidak beroperasi lantaran sepi penumpang gegara dampak Corona. Sewaktu dipaksakan beroperasi ternyata malah merugi, sebab risiko operasionalnya tak tertutupi dengan jumlah penumpang yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fuad Hasan (30), sopir angkot perusahaan Aladdin Ciamis, mengaku sudah sebulan tidak narik. Fuad mengaku kesulitan dengan kondisi saat ini, mengingat masih memiliki anak balita dan harus membeli susu Rp 25 ribu setiap 2 hari sekali.
"Kalau untuk makan masih ada, ke kolam mancing ikan, beras dari mertua. Yang sulit itu membeli susu. Untung istri masih ada simpanan perhiasan untuk dijual jadi bisa tertutupi," ucap warga Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Ciamis, itu usai bertemu pihak perusahaan.
Evaluasi PSBB, Ini Perintah Jokowi ke Semua Daerah:
Fuad datang ke pihak perusahaan untuk mendorong supaya ada bantuan dari pemerintah atau pihak lainnya. Fuad mengaku mendengar kabar ada bantuan dari kepolisian sebulan Rp 600 ribu. Namun sampai saat ini ia tak mendapat bantuan tersebut.
"Harapannya ada bantuan dan kompensasi dari pemerintah selama wabah Corona ini berlangsung, sampai kami bisa bekerja lagi," ujar Fuad.
Pengusaha Angkutan PO Aladdin Tatang Aceng Kendar menanggapi keluhan dari para personel angkutan. Pihaknya akan memperjuangkan dengan mengajukan dan menyurati pihak terkait, yakni Jasa Raharja, Korlantas, Kemenhub dan Kementerian Tenaga Kerja. Tujuannya agar para personel yang terdampak wabah Corona ini mendapat bantuan dari pemerintah.
"Kami akan berusaha untuk mengajukan surat kepada pihak terkait. Sebetulnya perusahaan juga terdampak, karena armada kami berhenti beroperasi akibat sepi penumpang. Kami telah mengajukan penangguhan cicilan selama enam bulan ke perbankan, tapi sampai saat ini belum ada jawaban," tutur Tatang.
