.webp)
Pemerintah di tingkat desa di Cianjur menyoroti gencarnya Pemprov Jabar untuk mendata masyarakat terdampak COVID-19, namun di Cianjur kuotanya dibatasi. Hal itu dikhawatirkan malah akan menimbulkan gejolak di tingkat bawah.
Berdasarkan data yang diperoleh detikcom dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, angka masyarakat miskin baru di Kabupaten Cianjur mencapai angka 200 ribu keluarga. Tetapi bantuan dari Pemprov Jabar untuk Cianjur hanya setengahnya atau dibatasi kuotanya hanya 99 ribu orang.
Kepala Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Beni Irawan mengatakan para pejabat RT dan RW di desanya sudah mengeluh dengan minimnya jumlah bantuan yang didapat, sementara warga yang terdampak sudah mendesak untuk masuk dalam penerima bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dilematis, dari provinsi diinstruksikan mendata sedangkan kuota ternyata ditentukan dan dibatasi. Desa saya hanya dapat kuota 24 orang. Itu satu desa bukan satu RT atau satu RW," ujar Beni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (16/4/2020).
Beni yang juga merupakan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur itu juga mengungkapkan jika banyak desa lainnya yang mendapatkan kuota bantuan yang sangat minim.
Bahkan ada desa yang mendapat jatah bantuan dari provinsi hanya untuk 3-4 keluarga. "Jadi jangan yang di tingkat bawah yang jadi korban. Yang dikhawatirkan nantinya, RT dan RW yang diserang dalam artian diprotes warganya," ucapnya.
Tonton juga video Doni Monardo: 1,6 Juta Orang Kena PHK, Jokowi Minta Bansos Dimulai:
Beni mengharapkan Pemprov Jabar bisa menambah kuota untuk warga miskin baru yang ekonominya terdampak Corona. "Kalau memang ingin terdata seluruhnya jangan ada pembatasan kuota, sesuai saja dengan yang memang membutuhkan," ujar Beni.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Ahmad Mutawali, mengatakan jumlah miskin baru yang tercatat memang ada lebih dari 200 ribu keluarga. Sebanyak 103 ribu diusulkan untuk mendapat bantuan dari provinsi, sedangkan 100 ribu keluarga lainnya akan diupayakan mendapat bantuan dari Pemkab Cianjur.
"Data itu memang warga miskin baru di luar penerima PKH dan bantuan sosial lainnya," ucap Ahmad.
Tetapi untuk yang bantuan provinsi pun ada yang tidak terakomodir, sebab kuota yang diberikan hanya 99 ribu penerima manfaat. "Kami sedang komunikasikan apakah ada penambahan atau tetap dengan kuota tersebut," katanya.
Jika angkanya tetap, lanjut Ahmad, warga miskin baru yang harusnya masuk dalam kuota provinsi akan coba dimasukkan dalam penerima bantuan dari Pemkab Cianjur. Tetapi, dia mengungkapkan, bantuan dari Pemkab tidak akan sebesar bantuan dari Pemprov Jabar, yakni hanya sembako dengan nilai Rp 200 ribu. Itupun diberikan hanya sekali, dengan total anggaran Rp 20 miliar.
"Untuk cover yang tidak terakomodir oleh provinsi, kemungkinan dimasukkan dalam kuota bantuan dari kabupaten. Meski tidak sama, tapi diharapkan cukup membantu masyarakat yang terdampak COVID-19," tutur Ahmad.
