.webp)
Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bogor, pada hari pertama, Rabu (15/4), berdampak pada menurunnya tingkat keramaian di jalanan maupun fasilitas publik. Namun, itu tak membuat Bogor seperti kota mati.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau aktivitas PSBB di beberapa poin yang sudah ditetapkan. Dia mengungkapkan setidaknya ada penurunan keramaian secara signifikan, terutama di Stasiun Bogor
"Tadi kami pantau Alhamdulillah ada penurunan dari jumlah penumpang sudah signifikan, paling tidak sudah 50%. Biasanya 280 ribu (penumpang per hari). Meski masih tinggi tetapi sudah ada langkah-langkah yang baik, koordinasi yang baik pula," ungkap Dedie dalam keterangannya, Rabu (15/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, semua harus memperhatikan kedisiplinan, dukungan dan kesabaran. termasuk juga kita ingin semuanya pengen merayakan Lebaran dengan penuh suasana kemenangan, jadi harus disiplin," tambahnya.
Senada dengan Dedie, Gubernur Ridwan Kamil menyatakan dalam pantauannya di checkpoint Gerbang Tol Baranangsiang, tampak trafik kendaraan yang masuk lewat pintu Tol Jagorawi sudah turun hampir 50 persen.
"Jadi (turun) setengahnya. Sementara tujuan dari PSBB terlihat ada hasilnya di pagi ini tapi Kota Bogor ini kan pintu masuknya tidak hanya lewat jalan tol. Tapi sudah dibangun pos-pos checkpoint, di mana Pak Kapolda sudah menginstruksikan agar banyak pemeriksaan-pemeriksaan kepada mereka yang berseliweran di jalan," ungkap Emil sapaan akrabnya.
Kepada yang melanggar aturan, lanjut Emil, misalnya seperti tujuannya tidak jelas atau bukan kelompok yang bekerja di delapan zona pengecualian, akan diberikan blanko teguran. Termasuk bagi pengendara motor yang tidak memakai masker dan sarung tangan.
"Blanko teguran ini seperti surat tilang. Yang dikecualikan itu kan logistik, pangan, kesehatan dan lain-lain. Dengan resminya PSBB, maka sanksi itu bisa sudah dilaksanakan dengan baik. Ujung-ujungnya ada sanksi sesuai aturan, seperti kurungan badan, tipiring, denda dan sebagainya. Tapi itu terakhir. Awal-awal kita beri surat teguran yang mudah-mudahan bisa dilakukan," jelasnya.
Emil menjelaskan PSBB ini akan dilakukan selama 14 hari sembari dilakukan tes masif secara bersamaan.
"Karena kuncinya itu. Dengan kedisiplinan warga, dengan tes yang masif ketemu peta di Kota Bogor khususnya dan Bodebek ini sehingga kita bisa memblokir dean mengambil keputusan mana-mana yang PSBB-nya dikurangi, mana-mana kecamatan atau daerah yang diperketat," terangnya.
Bertepatan dengan diberlakukan PSBB, kata Emil, pada hari pertama pelaksanaannya juga disebar bantuan Provinsi Jawa Barat berupa sembako dan uang tunai melalui PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan ojek online dan ojek pangkalan untuk mendistribusikan bantuan jaringan pengaman sosial.
"Mereka-mereka yang mendapatkan bantuan berada di 30-40 persen ekonomi terbawah. Kalau disebut semua terdampak, betul semua terdampak. Tapi dengan keterbatasan tidak bisa semua mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai yang seadanya. Ini adalah untuk kelompok yang paling bawah menurut survei," beber Emil.
Di Jawa Barat, khususnya Bodebek, ada tujuh pintu bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan, kartu sembako, Bansos Presiden, kartu pra kerja untuk pengangguran dan PHK, di desa ada dana desa, dan kemudian bantuan provinsi.
"Dan nanti kalau masih ada yang kurang, ada dana dari Pemerintah Kota Bogor untuk mereka yang mungkin di jalanan yang tidak terdata secara formil, ada gerakan nasi bungkus juga. Di kota bogor dilakukan di kecamatan, kantor Kodim atau Koramil, itu bebas. Yang penting kuncinya satu, tidak boleh ada yang kelaparan selama PSBB di Jawa Barat," tandas Emil.
"Terakhir bagi mereka yang merasa tidak terdata dan merasa berhak, silahkan melaporkan melalui fitur aduan di aplikasi Pikobar. Jadi ada aplikasi khusus Pusat informasi koordinasi COVID-19 di Jawa Barat. Klik di fitur aduan sampaikan alasan kenapa anda merasa terlewat dan berhak. Termasuk perantau yang ada di Kota Bogor dan Bodebek, yang KTP-nya bukan Bodebek, tetap kita bantu seperti halnya kami membantu yang ber-KTP Jabar. Jangan khawatir, tanyakan ke RT/RW, anda masuk ke kelompok mana, kalau masih kelewat masih ada fitur aduan," pungkasnya.
Selain itu secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo menilai pelaksanaan PSBB di hari pertama berlangsung lancar. Meski tidak lenggang 100 persen, volume kendaraan cukup berkurang.
"Datanya nanti kami update. Ada pengurangan (volume kendaraan). Dipantau di lapangan, masih ada warga yang tidak mengikuti pedoman PSBB, seperti tidak menggunakan masker, sarung tangan, atau duduk bersebelahan di dalam mobil. Namun, untuk ojol terpantau sudah tidak ada yang mengangkut penumpang," terangnya.
Hari pertama pelaksanaan PSBB, lanjut Eko, masih merupakan masa transisi dan petugas di lapangan hanya memberikan teguran lisan, belum tertulis dengan blanko teguran bagi pelanggar PSBB.
"Tentunya teguran tertulis dan sanksi akan kami terapkan. Hari pertama masih sosialisasi. Ada 10 titik checkpoint yang akan dipantau petugas, seperti gerbang keluar Tol Baranangsiang, Simpang BORR, Pomad, Empang, Gunung Batu, RSUD, Ciawi, Yasmin, Batutulis dan Bubulak," pungkasnya.
(mul/mpr)
