IDI Kritik PSBB di Palangka Raya Ditolak: Harusnya Dimaknai Pencegahan

Poster — Ilustrasi virus corona (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta -

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengomentari tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa lokasi, termasuk Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang ditolak. Menurut IDI, PSBB seharusnya tidak menunggu suatu wilayah memiliki persebaran kasus virus Corona (COVID-19) yang masif.

"Memang kalau lihat regulasi permenkes-nya, ada hal diatur seperti itu (menunggu kasus masif). Harus ada kebijakan khusus yang bisa menyatakan, tidak perlu harus menunggu penularan masif, tapi kalau ada potensi penularan masif, maka wilayah itu sejalan dengan wilayah lain melakukan PSBB," kata Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi, saat dihubungi, Selasa (14/4/2020).

Menurut Abid, seharusnya ada pemaknaan PSBB sebagai cara pencegahan. Jadi, saat ada potensi menjadi masif, PSBB bisa diterapkan di daerah tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya berpendapat, tidak harus menunggu dia harus zona merah, atau menunggu banyak penularan masif, harus ada proses pencegahan. PSBB kalau bisa dimaknai bukan hanya dalam konteks kalau sudah ada penularan masif, tapi sebagai upaya antisipasi yang bisa dilakukan oleh daerah untuk darah itu tidak kemudian tempat penularan yang lebih banyak atau zona merah," kata Abid.

Abid mencontohkan suatu daerah dinyatakan tidak memiliki persebaran masif kasus Corona, tapi di daerah sekitarnya sudah masif kasus Corona. Maka, daerah yang belum masif harus ditetapkan menjadi PSBB.

"Maka, apakah tidak boleh kita melakukan PSBB? Padahal di daerah sekitar merah (masif kasus Corona). Bukan tidak mungkin kalau dia tidak PSBB, mereka kemudian akan menjadi merah juga," ujar Abid.

Namun, Abib belum mengetahui secara pasti apakah Palangka Raya ada potensi untuk menjadi masif. Perlu ada peninjauan dalam kasus di sekitar Palangka Raya.

"Itu harus ada penilaiannya. Ada prediksi, faktornya, faktor prediksi yang bisa memungkinkan itu terjadi merah di wilayah itu. Palangka raya ada potensi, maka harus bisa ditangkap, atau bisa aspirasi itu di situ," ucap Abid.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Terawan Agus Putranto menolak tiga permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia. Ketiga wilayah yang ditolak adalah Kota Sorong, Papua Barat; Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Terawan menolak pengajuan PSBB Palangka Raya karena dinilai tidak memenuhi kriteria. "PSBB di Palangka Raya belum bisa diterapkan karena wilayah itu belum memenuhi kriteria penetapan PSBB," kata Terawan dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).

Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, Achmad Yurianto (Yuri), menyebut kasus di Palangka Raya tidak terlalu masif. Maka, tidak perlu ada status PSBB, tapi tetap ada imbauan jaga jarak.

"Karena (di Palangka Raya) penambahan kasus tidak banyak dan di situ saja," kata Yuri saat dihubungi terpisah.

Halaman 1 2

Selanjutnya