.webp)
Pemprov Jatim akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga yang terdampak wabah Corona. Selain dari pemprov, ada 5 instansi lain yang juga akan memberikan bantuan.
"Ada 6 item bantuan ya. Yang pasti dari Pemprov Jatim rinciannya sekitar Rp 300 ribu per KK. Lalu ada program PKH dari Kemensos, tapi tidak perlu dirinci karena itu program sudah berjalan," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Masclacah usai rapat paripurna, Senin (13/4/2020).
Selain itu, lanjut Anik, ada bantuan dari Kementerian Desa PDTT. Lalu BPNT dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan melalui Kemensos RI.
"Kalau dari Kemendes itu dari dana desa. Untuk besarannya kira-kira Rp 600 ribu per-KK. Lalu ada BPNT juga hampir sama nominalnya sekitar Rp 600 ribu," terang Anik.
Anik menambahkan, pihak lain yang ikut memberi bantuan yakni dari Kartu Pra-Kerja serta bantuan dari Pemkot/Pemkab se-Jatim. Bantuan dari pemkot/pemkab, Anik membeberkan, nominalnya sesuai kemampuan wilayah masing-masing.
"Jadi ada enam instansi yang memberi bantuan. Harapannya dengan banyak instansi yang turun tangan membantu, maka setiap KK di Jatim akan dapat. Untuk nominalnya setiap KK berdasarkan status ekonominya," terangnya.
"Harapannya jangan overlap. Yang jadi leader untuk pembagian bantuan ini adalah desa/kelurahan, karena mereka memiliki bank data.
Desa akan memilah mana warganya yang diikutkan bantuan ini, dengan harapan agar merata," imbuhnya.
Politisi PKB ini menyebut, dampak dari wabah COVID-19 merata. Bahkan menurutnya, orang yang status ekonominya mampu juga terdampak.
"Walau kaya, tapi dia pedagang juga masuk kategori terdampak. Misal rental mobil, karena sekarang sepi, mereka juga punya hak untuk mendapat (bantuan) ini. Jadi berbeda-beda sesuai skala. Lalu terdampak juga seperti IKM, nelayan, warga di daerah terpencil, kan susah perekonomian mereka," terangnya.
Anik menambahkan dana Rp 2,3 triliun dari Pemprov Jatim untuk menangani COVID-19 akan diperuntukkan pada 3 hal. Pertama untuk penanganan baik preventif, kuratif dan tracing.
"Yang pertama dana tersebut akan digunakan untuk obat, penambahan bed isolasi, observasi, lalu penyemprotan disinfektan hingga membagi masker kepada warga," katanya.
Lalu yang kedua, lanjut Anik, untuk penanganan ekonomi. Dalam hal ini bantuan social safety nett kepada warga Jatim. Bantuan tersebut rencananya akan dibagi mulai April hingga Juni.
Sedangkan yang terakhir, dana tersebut juga akan digunakan untuk recovery ekonomi setelah 3 bulan. Bila ternyata tren COVID-19 di Jatim belum turun, DPRD Jatim siap menambah anggaran tersebut.
"Estimasi ini Rp 2,3 triliun untuk 3 bulan. Prinsip kami DPRD Jatim akan siap bila dibutuhkan untuk diubah (anggarannya), kami siap, karena ini juga untuk masyarakat. Harapannya trennya turun dan selesai dalam 3 bulan," pungkasnya.
