Jakarta -
Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 memungkinkan ojek, baik konvensional maupun online, mengangkut penumpang. Kementerian Perhubungan menegaskan aturan itu akan disertai protokol kesehatan yang ketat.
"Kalaupun nanti peraturan menteri masih bisa angkut penumpang, akan dilakukan protokol ketat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam jumpa pers, Minggu (12/4/2020).
Selain itu, pengawasan ketat akan dilakukan. Budi mengatakan pihaknya telah meminta aplikator ojek online menyiapkan algoritma yang tepat agar mereka patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harapkan di algoritma, yang boleh angkut pengemudi yang gimana, itu akan dikuatkan aplikator. Mereka sudah menyesuaikan dan mereka mengatakan siap," ujarnya.
Budi pun mengingatkan pentingnya kerja sama antara pengemudi dan aplikator dalam melakukan pengawasan kesehatan. Budi menegaskan penumpang juga bisa membatalkan pesanan jika pengemudi tidak sesuai dengan prosedur kesehatan.
"Prinsipnya butuh kerja sama antara aplikator, pengemudi, kemudian kepada penumpang bisa menuntut. Kalau pengemudi tidak ada protokol kesehatan, tidak usah naik saja. Pengawasan ini tidak hanya ke petugas, tapi juga masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Budi mengimbau pengemudi senantiasa membersihkan kendaraan menggunakan disinfektan. Penggunaan masker, disebut Budi, juga harus senantiasa diperhatikan.
"Misalnya di awal kita melakukan pembersihan dengan disinfektan. Kemudian kepada para pengemudi harus menggunakan masker. Saya kira protokol itu sudah berjalan sebagaimana yang kita buat," kata Budi.
Selain itu, Budi mengatakan pembatasan angkutan umum adalah 50 persen dari jumlah tempat duduk yang ada. Budi menyebut para pengemudi dan para penumpang juga tak luput dari pengecekan suhu tubuh.
"Kemudian selama diperjalanan, angkutan umum termasuk kendaraan pribadi itu adalah 50 persen dari kapasitas jumlah tempat duduk yang ada. Kepada para pengemudi termasuk penumpang, berlaku juga pengecekan mengenai suhu badan dan sebagainya. Kemudian hand sanitizer pasti juga harus tersedia di masing-masing moda transportasi umum," ujarnya.
Senada dengan Budi, juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyebutkan prinsip Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tetap dalam koridor mencegah penularan Corona (COVID-19). Ia menafikan physical distancing yang tidak diterapkan. Sebab, jika pengemudi sepeda motor membawa penumpang, artinya pengemudi sudah melengkapi berbagai persyaratan kesehatan.
"Begini, kalau kita bicara Peraturan Menteri Perhubungan ini kan prinsip dasarnya mencegah penularan COVID-19, ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan. Nah, kemudian yang disampaikan menteri, Permenhub ini pada prinsipya adalah kita tetap mencegah penularan itu. Karena, ketika pun sepeda motor boleh membawa penumpang, persyaratan yang diterapkan itu sudah disampaikan di dalam ketentuan-ketentuannya," tutur Adita.
Adita juga menyangkal Permenhub ini bertentangan dengan PSBB di Jakarta. Adita melihat masyarakat dalam kondisi ini perlu untuk pemenuhan logistik sehingga moda transportasi umum masih sangat dibutuhkan.
"Tentunya ini tidak boleh bertentangan dengan dalam PSBB, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dibatasi bahkan tidak boleh sama sekali. Dan untuk kegiatan seperti ini, tentunya ini tidak boleh dilayani oleh moda tranportasi khususnya moda transportasi sepeda motor. Dan juga kebutuhan yang lain bahwa anggota masyarakat masih banyak membutuhkan transportasi karena aktivitasnya tidak memungkinkan dia hanya bisa di rumah tapi juga harus bekerja karena memang ketentuan pekerjaannya memang boleh bekerja di kantor dan kebutuhan untuk pemenuhan logistik," katanya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
